Politikus PDI-Perjuangan Minta Pemerintah Cekal Dirut PT. Taspen

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keamanan dana pensiun usai ditemukannya dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang dikelola PT. Taspen (Persero).

“Berulangkali dalam rapat Komisi VI DPR RI, saya mempertanyakan keamanan dana peserta PT. Taspen. Jawabannya selalu sama, ‘aman’. Saya pertanyakan karena ada indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola PT. Taspen,” kata Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Selasa (19/03/2024).

Rieke menjelaskan pentingnya mencegah kejadian serupa dengan kasus yang melanda PT. Asabri dan PT. Jiwasraya agar tidak menimpa PT. Taspen.

Ditegaskannya, tabungan dan dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

“Uang ratusan triliun yang terakomulasi di PT. Taspen adalah potongan gaji para pekerja yang bekerja pada negara, bukan uang gratisan dari negara,” tegasnya.

Menurut politikus PDI-Perjuangan itu, nasib dana pensiun jutaan PNS ada di tangan KPK. “Saya yakin KPK akan membongkar kasus ini tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Terkait dengan proses penyelidikan terhadap PT. Taspen, Rieke juga mengapresiasi upaya dari mantan istri Dirut PT. Taspen, Rina Lauwy dan pengacaranya yang gigih mengungkap kasus tersebut.

Selain itu, Rieke juga mengapresiasi KPK yang sedang melakukan penyelidikan atas indikasi investasi fiktif dana potongan gaji PNS di PT. Taspen oleh terduga Dirut PT Taspen, Kosasih.

Karena itu, Rieke mendesak pemerintah untuk mengeluarkan surat Cekal kepada Dirut PT. Taspen yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana PNS di PT. Taspen.

“Saya mendesak pemerintah untuk keluarkan surat Cekal kepada Dirut PT. Taspen dan para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam korupsi dana PNS di PT. Taspen,” ujar Rieke.

Komentar