LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan fenomena harga pangan naik ini peristiwa berulang.
Yang jadi masalah, kata Dedi, Pemerintah tidak punya perangkat yang cukup, sehingga terkesan tidak serius mengantisipasinya.
Hal tersebut dikatakan Dedi dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Peran Kongret Wakil Rakyar Tanggulangi Meroketnya Harga Bahan Pokok”, di Selasar Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
“Dulu saya punya ekspektasi yang tinggi dengan adanya food estate. Rasanya semua bahan pangan akan jadi mudah. Ternyata tidak, malah Elnino yang jadi korban,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Senator dari daerah pemilihan Simatera Utara itu menjelaskan, sebagai negara yang sangat luas, Indonesia cuma memiliki lahan pertanian 7,4 juta hektar,. Bandingkan dengan Thailand yang punya lahan pertanian seluas lebih dari 30 juta hektar.
“Ironisnya, harga beras naik sedangkan petani tetap miskin. Demikian juga dengan produk pertanian lainnya. Teorinya, barang sedikit di pasar maka harga naik. Masalahnya, kenapa hal itu tidak diantisipasi Pemerintah?” tegasnya.
Hal itu bisa terjadi menurut Dedi antara lain karena daya terawang dan kemampuan teropang Pemerintah semakin tumpul. Mestinya kebijakan direncanakan semakin matang, tapi itu tidak dilaksanakan.
“Daya terawang Pemerintah terhadap pangan sangat rendah ini bisa disengaja atau memang tumpul. Demikian juga Pemerintah sudah tahu lonjakan harga di waktu-waktu tertentu, tapi kenapa tidak diantisipasi,” ujarnya.
Selain itu, Dedi menyebut Pemerintah tidak punya politik pertanian. Mekanisnya sangat liberal karena diserahkan kepada mekanisme pasar.
Karena itu, Dedi megingatkan Pemerintah, saat ini sudah mau masuk Ramadan. Solusinya operasi pasar harus terus dilakukan.
“Jangan berharap lagi kepada food estate yang sudah dibiayai sebesar Rp108,8 triliun, karena hasilnya sangat mengecewakan,” imbuhnya.
Komentar