Tingkatkan Perencanaan Pembangunan, Bappeda SBB Gelar Forum Konsultasi Publik

SBB – Badan Perencanaan (Bappeda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan Forum konsultasi publik ini  berlangsung secara tatap muka di kawasan di Kairatu Beach, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB pada, Sabtu (15/3/2024) kemarin. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB, Laverne.A.Tuasuun, SP, M.Si. Forum Konsultasi Publik ini menghadirkan narasumber seperti Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anton Lailossa, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Kabupaten SBB Ruslan Nai, Sos, MH.

Ketua Panitia Forum Konsultasi Nazli Angkotasan, SE, MPA dalam laporannya menyampaikan tentang pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepala Bidang Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah itu menjelaskan, penyelenggaraan forum konsultasi publik ini merupakan wujud dari peningkatan dalam perencanaan pembangunan.

“Serta menjadi salah satu upaya Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendorong peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Ditempat yang sama, Sekda SBB Laverne.A.Tuasuun, SP, M.Si dalam sambutannya membacakan sambutan Pj Bupati, Andi Candra As’adudin menyampaikan apresiasinya kepada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat, karena dinilai berhasil menggelar kegiatan tersebut.

Dikatakannya, kegiatan itu adalah tindak lanjut pasca dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Serta Permendagri 86 Tahun 2017.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Dikatakannya, rancangan awal RPJPD 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Barat pada 20 Tahun kedepan, berdasarkan arah kebijakan dan isu strategis pembangunan daerah. 

RKPD sambung Tuasuun, merupakan rencana tahunan yang memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah Sesuai Amanat Permendagri 18 Tahun 2020 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja selama 1 tahun.

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 telah ditentukan 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang harus diacu oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh indonesia. 

Pembangunan wilayah Maluku untuk 20 tahun mendatang diarahkan sebagai ‘hubungan kemaritiman wilayah timur Indonesia, dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai ‘hubungan ekonomi biru timur Indonesia.’

Melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya.

Berdasarkan prinsip berkelanjutan, dengan baseline dan target pertumbuhan di angka 7,3-9,3 dan kontribusi ekonomi wilayah maluku di angka 0,2 poin pada tahun 2045.

“Tentu capaian terhadap target proyeksi ini harus dicapai oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Atau paling tidak mendekati angka tersebut,” harapnya.

Selain itu, Tuasuun menjelaskan, arah kebijakan wilayah Maluku 2025-2045 adalah pengembangan kawasan pariwisata dengan kelas premium dan mass tourism, optimalisasi kawasan-kawasan pertumbuhan eksisting.

Dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, penguatan produktivitas dan daya saing SDM lokal melalui penguatan pendidikan tinggi.

Yang disesuaikan dengan upaya pengembangan potensi wilayah maluku (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata), pembangunan pelabuhan transit hubungan 9 domestik dan pusat logistik, penguatan tata kelola wilayah untuk mewujudkan agile governance dan upaya penguatan pertahanan dan keamanan.

“Untuk mewujudkan stabilitas wilayah serta peningkatan masyarakat yang berbudaya dan tangguh dalam mengelola lingkungan dan sumber daya pembangunan. Arah kebijakan ini akan menjadi landasan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam merumuskan arah kebijakan serta isu strategis 20 tahun ke depan atau selama 4 periodisasi RPJMD,” jelasnya.

Ia kembali berharap, agar penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD 2025-2045 dan rancangan awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan.

“Yang mampu menjawab isu-isu strategis berdasarkan visi, misi, analisis permasalahan pembangunan daerah, arah kebijakan, sasaran pokok daerah. Serta prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat,” pungkasnya.

Usai sambutan Pj Bupati SBB, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku,Dr. Anton Lailossa, M.Si yakni tentang rancangan awal RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045.

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat,Ruslan Nai, Sos, MH memberikan mater tentang rancangan awal Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045.

Dan, dilanjutkan oleh Kepala Bidang Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Nazli Angkotasan, SE, MPA tentang rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025.

Selanjutnya, sesi tanya jawab, saran dan masukan oleh perwakilan peserta dalam rangka memboboti Ranwal Kabupaten Seram Barat Tahun 2025-2045 oleh seluruh peserta.

Turut hadir Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli, asisten dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab SBB, pimpinan instansi vertikal, pimpinan bank, camat se-Kabupaten SBB, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, asosiasi usaha dll.(***)

Komentar