Guspardi Gaus Usul Keberagaman Budaya dan Kearifan Lokal Masuk dalam RUU 52 Kabupaten/ Kota

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pihaknya telah menggelar Rapat Panja bersama Tenaga Ahli Baleg DPR RI untuk melakukan harmonisasi dan pemantapan konsepsi terhadap 52 Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kabupaten/ Kota di Indonesia yang sebelumnya telah dibahas di Komisi II DPR.

“Draft yang sebelumnya telah disiapkan oleh Komisi II sebagai pengusul RUU 52 Kabupaten/ Kota. Menurut penilaian Baleg DPR RI sebagai lembaga yang berhak dan berkewajiban melakukan sinkronisasi dan harmonisasi RUU secara umum tidak ada yang bermasalah. Itu menandakan Komisi II memang siap untuk merumuskan RUU 52 Kabupaten/ Kota ini,” kata Guspardi, saat dihubungi, Rabu (3/4/2024).

Terkait apa yang diungkapkan tenaga ahli Baleg mengenai masalah yang bersifat teknis, tentu perlu disinkronisasikan dengan tim tenaga ahli dari Komisi II, agar pembahasan RUU ini berjalan lancar dan masalah teknis dapat dituntaskan,” kata Guspardi.

Selanjutnya, Guspardi menerangkan, bahwa urgensi dilakukannya perubahan atau revisi terhadap RUU 52 Kabupaten/ Kota, karena sebagian besar pembentukan kabupaten/ kota dilakukan pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana alas hukumnya masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara.

“Bahkan ada pula dasar hukum kabupaten/ kota yang masih terdapat penggabungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka perlu dilakukan pembaharuan untuk memberikan penguatan dasar hukum yang disesuaikan dengan UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali amendemen pasca reformasi,” ujar politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu juga menggarisbawahi adanya kesepakatan antara Komisi II dengan pemerintah saat membahas draft RUU Kabupaten/ Kota ini, di mana harus ada koridor yang mesti dijaga dan tidak boleh dilanggar. Yaitu, tidak boleh merubah nama provinsi, tidak boleh menuntut daerah istimewa dan tidak boleh menuntut daerah khusus.

“Namun begitu, dalam melakukan harmonisasi ini sangat penting memperhatikan karakteristik potensi daerah dalam berbagai bidang. Seperti kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis serta nilai adat masyarakat setempat. Karena keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga, sejatinya perlu mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah,” ujar Guspardi.

Oleh karena itu, pembentukan RUU Kabupaten/ Kota ini diharapkannya dapat memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/ kota dan mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendorong percepatan kemajuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komentar