JAKARTA – Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Partai Golkar. Hal ini terlihat dari track record dan rekam jejak Bahlil yang sangat energik serta piawai dalam membangun komunikasi politik.
Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa mengatakan, Partai Golkar butuh figur yang punya energi besar untuk menahkodai partai berlambang pohon beringin itu lima tahun kedepan. Sebagai partai besar, Golkar sudah seharusnya menjadi partai pemenang di pemilu legislatif, tidak selalu diposisi runner-up.
“Kejayaan Golkar harus dikembalikan sebagaimana yang dilakukan oleh Akbar Tanjung pada Pemilu 2004 dengan menjadi partai pemenang pemilu,” kata Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).
Menurut Solissa, figur yang tepat untuk memimpin Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember 2024 besok adalah Bahlil Lahadalia.
“Bahlil punya qualifikasi leadership yang mumpuni dan sangat layak menahkodai Golkar. Sebelum jadi menteri, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang menghimpun seluruh pengusaha Muda di Indonesia,” beber Solissa.
Selain itu, lanjut Solissa, Bahlil adalah pengusaha muda sukses yang merintis kesuksesannya dari bawah sehingga kesuksesannya ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia.
“Kesuksesan Bahlil dalam merintis usaha dari bawah menjadi inspirasi, hal ini akan menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk memilih Partai Golkar di Pemilu 2029 mendatang,” ungkap Solissa.
“Potensi pemilih anak muda di Pemilu 2029 diprediksi bakal melonjak tajam, ini modal besar bagi Golkar andaikan memiliki Ketua Umum dengan usia muda serta energik seperti Bahlil Lahadalia,” sambung Solissa.
Sebagai informasi, Munas Golkar kali ini akan diikuti oleh empat Calon Ketua Umum (Caketum) yang santer dibicarakan, diantaranya, Airlangga Hartarto (incumbent), Bambang Soesatyo (Ketua MPR), Bahlil Lahadalia (Meteri Investasi) dan Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian). (***)
Komentar