Permendag Kiriman Barang PMI Sudah Direvisi, Saleh Berharap Semua Instansi Pemerintah Satu Suara

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perdagangan dinilai sudah sangat responsif dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat, dalam hal ini, khususnya, Pekerja Migran Indonesia atau PMI.

Dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendag tersebut, kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, diharapkan PMI mendapatkan kemudahan.

“Yang jelas, Permendag Nomor 36 tahun 2023 sudah direvisi. Dan revisi itu sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Bahkan sebelum adanya keberatan dari PMI,” ungkap Saleh, Rabu (17/4/2024).

Dijelaskannya, evaluasi Permendag Nomor 36 tahun 2023 tidak hanya dilakukan oleh Kemendag, juga dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan melibatkan instansi terkait seperti Bea Cukai, dan BP2MI.

Dalam pelaksanaannya, anggota DPR RI itu berharap semua instansi pemerintah satu suara, tidak saling menyalahkan, apalagi merasa benar sendiri. Semua kebijakan pemerintah harus dilaksanakan secara bersama.

“Jangan seperti kemarin, Kepala BP2MI menyalahkan Menteri Perdagangan. Padahal, yang memimpin presentasi di dalam rapat terbatas adalah dia sendiri. Aturan yang dikeluarkan Kemendag pada prinsipnya justru adalah hasil dari Ratas itu,” ungkapnya.

“Tapi kan kita tahu. Belakangan Kepala BP2MI merasa ingin jadi pahlawan. Secara eksplisit menyebut dan menyalahkan Menteri Perdagangan. Bahkan, dia juga menyebut pemerintah zalim kepada PMI,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menilai, sikap Kepala BP2MI yang menyalahkan Menteri Perdagangan itu aneh dan keterlaluan, sebab yang membuat aturan itu termasuk BP2MI.

“Bahkan posisi Kepala BP2MI dalam hal itu sangat sentral. Dan perlu ditekankan bahwa BP2MI adalah bagian dari pemerintah. Jika ada yang salah atau ingin melakukan evaluasi, tinggal disampaikan ke pihak pemerintah terkait. Tidak perlu teriak-teriak dan menyalahkan orang. Nampak sekali tidak profesional,” pungkasnya.

Komentar