Bahas RAPBN 2025, Komite IV DPD RI Raker dengan BPS

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komite IV DPD RI mencermati munculnya sejumlah risiko global dalam jangka menengah, di antaranya ialah deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cybersecurity dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan.

Hal itu dikatakan Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, saat rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Selain itu menurut Novita, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya.

“Akibatnya, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial sebagai konsekuensi dari rendahnya produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial,” kata Novita.

Selain itu lanjutnya, capaian infrastruktur Indonesia masih rendah, termasuk terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan di berbagai daerah.

Terdapat tantangan penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru. Pemerintah harus memastikan target dan programnya tercapai sekaligus juga harus memperhatikan visi-misi pemerintahan baru terakomodir di dalam APBN 2025 serta berbagai dokumen perencanaan.

Sejumlah tantangan yang mengemuka terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD), tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur, rendahnya local tax ratio, dan kapasitas fiskal daerah dominan rendah dan sedang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan peranan BPS untuk menwujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami akan menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, data BPS menjadi basis bagi perumusan kebijakan ke depan,” kata Amalia.

Indikator ekonomi sosial terlihat dalam pertumbuhan yang cukup baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang diumumkan 6 Mei 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup solid. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tumbuh 5,11 persen (yoy), ini adalah capaian yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding Kawasan Barat Indonesia, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tidak merata antar wilayah. Provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah lima persen,” ujarnya.

Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Hal ini juga dapat dilihat bahwa disparitas antarwilayah masih tinggi, karena sebagian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi.

“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 secara nasional 4,82%, TPT tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 7,02 persen dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan 1,18 persen, namun ada 13 provinsi lebih tinggi daripada nasional,” ungkapnya.

Sementara itu Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia adalah 9,36 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,25 persen.

Secara umum tingkat kemiskinan di 16 provinsi lebih tinggi dari pada nasional. Pertumbuhan ekonomi secara umum sudah sangat baik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tapi masih ada beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif.

Anggota DPD RI Sukisman dalam rapat kerja menyampaikan harapan agar BPS menjadi acuan di Indonesia terkait dengan data. “Kita menyadari bahwa BPS penting oleh sebab itu kita berharap BPS menjadi kementerian sendiri,” kata Sukisman.

Selain itu, Sukisman menyampaikan tentang usia harapan hidup berdasarkan data yang ada, ternyata pendidikan tidak berpengaruh terhadap usia angkatan hidup.

“Kami melihat di Papua di tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, tapi tingkat kemiskinannya tinggi,” ungkap Senator asal NTB itu.

Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti data yang berbeda antar kementerian sehingga menimbulkan masalah tersendiri.

“Bagaimana langkah BPS untuk membuat standar yang sama terkait data kependudukan ini, kita mendorong agar pendataan ini cukup dilakukan oleh BPS agar standarnya satu karena datanya hanya satu, jadi penanganan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah menjadi akurat, tidak memunculkan perdebatan,” kata Afnan.

Selain itu Afnan juga mendorong agar regulasi BPS diperbarui. “Undang-Undang tentang Statistik sudah terlalu tua, sehingga perlu direvisi, DPD RI mendorong agar Undang-Undang Statistik ini direvisi, arahnya agar undang-undang yang baru itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman,” usul Afnan.

Amggota DPD RI asal Lampung Jihan Nurlela, mendukung program Satu Data Indonesia untuk menciptakan data tunggal karena data tunggal mendorong pengambilan kebijakan yang tepat.

“Selain itu kami juga menyoroti, di Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi 3,30 persen, tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 4,55 persen, apakah ada penyebab khusus penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Lampung ini?” tanya Jihan Nurlela.

Fadel Muhammad, Senator Provinsi Gorontalo, mengapresiasi data yang disajikan BPS. Fadel menyoroti tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia.

Fadel juga mendorong terjalinnya kerja sama antara DPD RI dengan BPS di tingkat provinsi perlu ditingkatkan untuk mendorong program-program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Made Mangku Pastika, M.M., Senator Provinsi Bali menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Mengapa terjadi anomali daerah-daerah kaya tapi masyarakatnya miskin, jadi apa yang terjadi mungkin perlu kita secara terbuka berdasarkan data. Kita tahu bahwa Papua memperoleh dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data yang menjadi kewenangannya,” kata Made.

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat memgatakan, setelah mendengarkan paparan terkait angka kemiskinan di Papua ini menjadi persoalan. APBD Rp19 trilliun, untuk 11 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk lebih kurang 1 juta. Belum termasuk Dana Desa dan dana lainnya.

Terkait kemiskinan di Papua banyak masyarakat tidak mengaku miskin. Terkait pendidikan di Papua memang sangat mengkhawatirkan, tidak adanya guru di sekolah-sekolah di Papua. Papua memang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu dokter-dokter juga sangat kekurangan di Papua.

Komentar