Di Lemhanas, Fadel: Mengurangi Jumlah Kemiskinan dan Pengangguran, Pemda Harus Terapkan Collaborative Governance

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Dihadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menyatakan, di masa depan kemajuan Indonesia ditentukan oleh daerah.

Jika daerahnya maju, kata Fadel, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Sebaliknya, jika daerah terus tertinggal, maka kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja.

Sayangnya, lanjut Senator asal Gorontalo itu, potensi kemajuan daerah masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik, antara lain, banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni.

“Banyak di antara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK,” kata Fadel Muhammad, saat memberi kuliah umum kepada PPRA LXVII/2024, di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Sejaun ini, ujar Fadel, persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah belum benar-benar bisa diatasi. Terbukti, baik dana APBD maupun Transfer Pusat ke Daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Di mana-mana, katanya, masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah, yang selama ini dilakukan oleh Pemda.

“Pengamatan saya mengatakan, manajemen Pemerintahan Daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dalam sistem collaborative governance, kata Fadel, Pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 persen, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20 persen, tetapi jumlah orang miskin dan pengangguran masih tinggi.

“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, Pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” imbuh Fadel.

Komentar