LIPUTAN.CO.ID, Jakarta, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebagai program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dinilai realistis bisa diwujudkan.
Menurutnya, pada masa kampanye Prabowo – Gibran membutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun untuk program yang dulunya bernama makan siang gratis itu selama satu periode atau 5 tahun.
“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jum’at (28/6/2024).
Meski dianggap tidak akan membebani APBN, program semacam ini penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, katanya, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran, Trubus menuturkan program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia. Sebab, ke depan akan dievaluasi kekurangan untuk disempurnakan di tahun berikutnya, hingga 100 persen di akhir periode pemerintahan.
“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.
Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp. 71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.
“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” katanya.
Program makan siang dan susu gratis ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Trubus menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, dengan fokus pada kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta ibu hamil, Prabowo-Gibran telah memberikan perhatian pada kelompok masyarakat bawah untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan sejahtera.
“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” ungkapnya.
Selain itu, Trubus meminta supaya anggaran setiap porsi setiap daerah tidak disamaratakan, pasalnya harga di tiap wilayah memiliki perbedaan harga.
“Satu porsi misalnya kemarin 15.000, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” jelasnya.
Dikatakan Trubus pemenuhan makan bergizi gratis ini juga harus difokuskan ke daerah yang tinggi angka stuntingnya.
“Daerah yang tingkat angka stuntingnya paling tinggi itu yang harus diselamatkan itu dulu menurut saya,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah disepakati alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp. 71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp 71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%,” ujar Sri Mulyani.
Kemenkeu bertugas memasukkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dimasukkan dalam APBN 2025, tetapi pelaksanaan persiapan teknis akan dilakukan tim dari pemerintahan presiden terpilih.
“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya dan akan kita masukkan saat menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024,” tutur Sri Mulyani. (***)
Komentar