KPU Minta Konsultasi Tertulis dengan Komisi DPR, Guspardi: Tak Lazim dan Picu Kecurigaan Publik

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bakal mengubah Peraturan KPU (PKPU) dengan minta persetujuan tertulis kepada Komisi II DPR.

Permintaan itu diajukan KPU menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 soal tafsir baru batas usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

“Surat yang dilayangkan KPU untuk meminta konsultasi tertulis kepada pembentuk Undang-Undang terkait rancangan PKPU guna menindaklanjuti putusan MA tidak lazim dan juga tidak sesuai dengan mekanisme yang biasa dilakukan,” kata Guspardi, Jumat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2024).

Menurutnya, pembahasan rancangan PKPU semestinya dilakukan secara langsung melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan KPU dan Pemerintah.

Sebab, lanjutnya, dalam RDP semua berlangsung secara terbuka dan semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendalami, mengkritisi, serta memberikan masukan dan pandangan terhadap penyempurnaan PKPU

Legislator asal Sumatera Barat itu menilai tanpa dibahas dalam RDP bersama pembentuk Undang-Undang, tentu rancangan PKPU yang telah disiapkan oleh KPU akan menimbulkan berbagai persepsi dan kecurigaan dari publik.

Sedangkan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024, kata Guspardi, masih sekitar dua bulan lagi.

“Jadi masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP. Apalagi yang akan diubah hanya 1 (satu) pasal saja, rasanya satu kali pertemuan juga bisa tuntas,” tegasnya.

Guspardi membandingkan ketika akan mengubah PKPU terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, KPU tetap meminta rapat konsultasi secara langsung dengan pembentuk Undang-Undang.

“Padahal jeda waktu pendaftaran antara putusan MK ketika itu dengan masa pencalonan sangat singkat. Sementara sekarang ini jeda waktu masih cukup lama,” jelasnya.

Oleh Karena itu, politikus PAN itu berharap KPU segera mengirimkan surat kepada Komisi II DPR RI untuk diagendakan rapat konsultasi dalam forum RDP guna membahas perubahan PKPU yang akan digunakan sebagai aturan dalam Pilkada 2024.

“Jika konsultasi dilakukan secara tertulis, ini menunjukkan ketidakkonsistenan KPU dalam melakukan mekanisme perubahan PKPU dan lari dari mekanisme yang biasa dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Guspardi, juga akan memunculkan persoalan terkait dengan alur komunikasi dengan menghilangkan dialog antara Komisi II, KPU, dan Pemerintah.

“Komunikasi dua arah dan terbuka antarsemua pihak merupakan parameter sangat penting untuk menghilangkan anggapan dan kecurigaan publik bahwa KPU sudah ditumpangi kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik mengatakan KPU RI berharap pembentuk Undang-Undang bisa segera memberikan jawaban terhadap konsultasi tertulis yang sudah disampaikan.

Alasannya, awal Juli pihaknya mengagendakan sosialisasi pencalonan kepala daerah dengan PKPU yang sudah dirubah.

Komentar