Timwas: Akhir Juli Pansus Haji DPR Terbentuk

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Tiga hari setelah semua prosesi haji secara nasional selesai, Tim Pengawasan Haji DPR RI segera menggelar Rapat Timwas, untuk mendorong dibentuknya Pansus Haji DPR RI.

Salah satu masalah yang harus diselesaikan menurut Anggota Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah, adalah dialihkannya 50 persen kuota haji reguler ke jamaah haji ONH-Plus, yang seharus boleh dialihkan sebesar 8 persen.

“Masalah yang paling krusial adalah soal tambahan kuota haji 20 ribu orang yang oleh Kementerian Agama dialihkan kepada ONH-Plus sebanyak 10 ribu. Padahal dalam regulasinya hanya boleh dipakai sebesar 8 persen atau 1.600 orang untuk ONH-Plus,” kata Luluk, dalam Dialektika Demokrasi, bertajuk “Menakar Urgensi Pembentukan Pansus Haji 2024,” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dari bisik-bisik pihak terkait seperti travel ONH-Plus dan Umrah beredar isu rente dalam pengalihan kuota haji tersebut. “Sudah ada sejumlah travel ONH-Plus yang bersedia jadi saksi atas rente yang terjadi pada setiap calon haji ONH-Plus,” ungkapnya.

Dalam konteks itulah lanjut politikus PKB itu, kehadiran Pansus sangat diperlukan.

“Tiga hari setelah musim haji selesai, Timwas akan rapat untuk membentuk Pansus yang selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPR RI. Targetnya, pada minggu ke empat Juli 2024 sudah ada Pansus Haji DPR dan langsung bekerja,” ungkapnya.

Menurut Luluk, dari 10 ribu yang dialihkan ke ONH-Plus itu diberikan kepada siapa saja. Sebab sudah ada puluhan travel haji ONH-Plus untuk setorkan data ke Pansus Haji DPR.

“Pansus juga ingin tahu siapa yang perintahkan kuota 20 ribu itu dipakai sampai 50 persen dari seharusnya 8 persen,” imbuhnya.

Jangan Layu Sebelum Berkembang
Di acara yang sama, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin mendorong DPR RI segera membuat Pansus Haji.

“Segera bentuk Pansus. Jangan sampai layu sebelum berkembang. Pansus diharapkan jadi solusi jitu pebaikan layanan haji,” tegas Ade.

Dikatakannya, mengalihkan kuota haji hingga 50 persen itu jelas melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta sejumlah Keppres yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah.

“Pembegalan kuota haji regular itu pintu masuknya,” kata Ade.

Komentar