LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pemilu Legislatif 2024 baru saja dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, dalam pelaksanaan Pileg tersebut, proporsi Anggota DPR mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 575 kini menjadi 580.
Jika tidak ada aral melintang, pada awal Oktober 2024 anggota DPR periode 2024-2029 akan dilantik. Pelantikan ini menjadi momentum baru bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsinya karena sudah bermitra dengan presiden baru yang tentu mempunyai karakter yang sedikit banyak akan berbeda dengan pendahulunya.
Meski begitu tentu dengan adanya Anggota DPR baru periode 2024-2029 akan menjadi angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Guru Besar Hukum Universitas Brawijaya Setyo Widagdo mengatakan Tak jadi soal, apakah wajah lama atau baru, yang penting ekspektasi masyarakat nantinya terpenuhi.
Menurutnya, sudah banyak masyarakat yang tampaknya sudah melek politik, sehingga seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang politik yang semakin maju itu, tuntutan mereka juga semakin meningkat terhadap kualitas wakil rakyat yang dipilihnya itu.
Setyo mengatakan bila kualitas yang dimaksud tentu bukan seberapa banyak gelar yang disandang oleh anggota legislatif, pun bukan seberapa populer, seberapa rupawan wakil rakyat tersebut.
“Namun kualitas yang dimaksud adalah seberapa konsisten para caleg-caleg itu membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat pada umumnya dan konstituen pada khususnya, serta seberapa besar perubahan yang dilakukan terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan,” kata Setyo ketika dihubungi, Sabtu (29/06/2024).
Setyo menyebut bila rakyat pada umumnya sudah muak melihat kelakuan anggota legislatif selama ini, mulai dari melakukan tindak pidana korupsi, rapat tidak hadir, tidur atau baca koran saat rapat sampai nonton video porno saat di ruang sidang.
Menurutnya, kelakuan itu semua berakibat target legislasi tidak tercapai, abai terhadap aspirasi rakyat. Sebaliknya, anggota legislatif yang terhormat ini sering menuntut kenaikan fasilitas, mulai gaji, tunjangan, dan lain sebagainya.
“Padahal penghasilan mereka sudah sangat besar, tetapi tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. Bahkan terjebak pada hedonisme,” ujarnya.
Meski begitu, Setyo menyatakan memang ada beberapa anggota legislatif yang berkualitas, selalu tampil garang dalam mengkritisi kebijakan eksekutif, tulus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan tampil bersahaja.
Setyo menyatakan bila yang diinginkan rakyat selain peningkatan kapasitas, adalah meningkatnya moralitas, integritas, dan etika bilitas.
“Masyarakat tidak menuntut anggota legislatif seperti nabi atau malaikat –terlalu jauh. Cukuplah jika para anggota legislatif nanti menunjukkan ketulusan, kejujuran, dan bersungguh sungguh dalam membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat,”imbuhnya.
DPR Baru Punya Banyak Pekerjaan Rumah
Setyo menyatakan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh anggota legislatif terpilih nantinya. Persoalan yang cukup penting dan signifikan yang harus dilakukan oleh anggota legislatif adalah mengubah pola hubungan antara anggota legislatif dengan partai politik pengusungnya.
Anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya harus “merdeka” dari intervensi parpol/fraksinya, tidak selalu disubordinasi seperti selama ini, karena anggota legislatif itu sejatinya bertanggung jawab kepada konstituennya, bukan kepada fraksinya.
“Tanggung jawab kepada fraksi itu seharusnya hanya bersifat administrasi,” ujarnya.
Meski begitu Setyo meyakini bila pola hubungan baru yang diharapkan itu memang tampaknya agak sulit, jika parpol sendiri tidak memiliki political will untuk berubah menjadikan parlemen yang bermutu.
Setyo menuturkan bila perubahan tidak bisa satu pihak datang dari anggota legislatif saja, tetapi terutama dari parpolnya.
“Jika tidak, saya yakin, parlemen akan berjalan seperti hasil pemilu-pemilu sebelumnya, tidak bermutu, dan tidak bernyali. Apalagi jika dikooptasi oleh pemerintah dengan model koalisi mayoritas,” tuturnya.
Persoalan penting lainnya adalah sejauh mana dan seberapa besar anggota legislatif nantinya dapat memperjuangkan ketentuan Presidential Threshold (PT), yakni ketentuan ambang batas pencalonan presiden, menjadi nol persen.
Sehingga sejak Pemilu 2029 nanti diharapkan pencalonan bakal calon presiden bisa lebih longgar, rakyat lebih memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon pemimpinnya, dan tidak ada lagi ledekan 4 L (lu lagi, lu lagi).
“Faktanya PT 20% yang berlaku saat ini menyebabkan pencalonan bakal presiden/cawapres ruwet, terlalu banyak manuver-manuver, menyita waktu, dan berakibat kinerja menteri-menteri yang menjadi ketum parpol terganggu dan pasti mengganggu kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Setyo menyatakan harapan lain kepada anggota legislatif terpilih yang akan mengisi parlemen nanti adalah bahwa anggota legislatif harus benar-benar memahami etika bernegara, etika politik, agar benar-benar bertindak sesuai konstitusi.
“Saya berharap kepada calon calon anggota legislatif agar ikut mendorong mengharmoniskan kembali keakraban berwarga negara, ikut mencegah keterbelahan masyarakat, dan memajukan demokrasi,” ujarnya.
Salah satu Caleg yang kembali berhasil terpilih di Senayan untuk periode 2024-2029 adalah Caleg Partai Golkar yakni, Nurul Arifin.
Seperti diketahui bila Nurul Arifin, merupakan Caleg yang berhasil lolos ke DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi).
Usai kembali terpilih, Politisi Perempuan Golkar menyatakan rasa syukur karena partainya berhasil mendapatkan dua kursi di Dapil tersebut.
“Saya bersyukur terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari dapil ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung saya selama ini,” ucap Nurul, pada Rabu (06/03/2024) lalu.
Nurul Arifin mengatakan bila kursi yang berhasil diraih di dapilnya merupakan amanah dari seluruh rakyat. Caleg dari partai berlambang pohon beringin tersebut mengaku, akan menjaga amanah dan harapan dari masyarakat.
“Tentu ini juga menjadi tantangan bagi saya untuk membawa amanah dan harapan rakyat,” ujarnya.
Dia mengaku siap untuk mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai wakil rakyat, di Dapil Jabar I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Menurutnya, dengan kemenangan tersebut, Ia siap mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab kepada di masyarakat.
“Ke Depan ada beberapa PR tapi InsyaAllah kami siap,” ungkapnya.
Seperti diketahui bila saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI mengalami peningkatan. Bahkan, peningkatan apresiasi positif publik terhadap lembaga yang saat ini termasuk yang tertinggi dibanding yang lainnya.
Menurut hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen yang sebelumnya hanya 50 persen.
Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menilai kenaikan persepsi publik terhadap citra positif DPR, sudah sangat baik, kerja-kerja kami selama ini bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan penilaian terhadap kinerja DPR, sehingga hasil perjuangan kami di DPR dapat memberikan nilai manfaat dan dirasakan bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Aras kepada Wartawan, Jumat (21/06/2024).
Politisi PPP pun berharap kepada seluruh Anggota DPR dapat mempertahankan kinerjanya agar masyarakat semakin percaya, dan yakin bahwa DPR betul-betul bisa memberikan kontribusi pengembangan bangsa ini.
Menurutnya, masyarakat menitipkan aspirasi-aspirasi kepada anggota DPR, dengan harapan anggota DPR mampu memperjuangkan aspirasi tersebut.“Kita berharap kepada teman-teman Anggota DPR yang baru terpilih akan dilantik pada bulan oktober 2024, bisa mempertahankan citra yang baik dan meneruskan kerja-kerja yang sudah diperjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Harapan Untuk Kelas Menengah
Anggota DPR RI Terpilih tahun 2024-2029 diharapkan juga dapat menjadi harapan untuk kelas menengah di Indonesia.
Terkait fenomena yang terjadi pada Kelas Menengah, seharusnya ini menjadi fokus bersama. Pasalnya, memang di Indonesia jumlah populasi kelas menengah ini memang menjadi jumlah yang paling banyak.
Sebagai negara berkembang, Indonesia akan memasuki fase aspirasi kelas menengah akan mendominasi jalannya roda perekonomian. Urgensi merawat kelas menengah sebaiknya diprioritaskan dibanding menekan kemiskinan.
Sebagai negara berstatus upper-middle income anyar, Indonesia pun tengah memasuki fase pertumbuhan pesat kalangan ekonomi kelas menengah.
Ekonom dari UGM sekaligus Research Associate Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Evi Noor Afifah menjelaskan tren pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terdorong oleh masifnya urbanisasi dan munculnya geliat ekonomi baru akibat tren digitalisasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Evi berharap para pemimpin di Indonesia mulai waspada terhadap tren semakin tingginya ekspektasi soal imaji kehidupan yang lebih ideal dari kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah.
“Perlu diwaspadai kelas menengah itu semakin punya aspirasi untuk didengar. Ini kemudian mulai tercermin perilaku rakyat di media sosial. Ke depan, kita perlu berkaca dari beberapa negara, termasuk Chili yang sempat punya situasi mirip dengan di sini,” ujar Evi ketika dikonfirmasi, Selasa (25/06/2024).
Evi menjelaskan kendati Chili mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi dan kemiskinan berkurang, tetap saja terjadi goncangan ekonomi yang didorong ketidakpuasan kaum kelas menengah.
Indikator-indikator ekonomi berjalan baik saja tak cukup. Kelas menengah tetap merasakan adanya ketimpangan. Menganggap layanan publik yang ideal tetap tak terjangkau, atau bisa dijangkau dengan biaya yang tak murah.
“Kelas menengah yang notabene kaum pekerja salah satu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR baru,” ujarnya.
Ekonom senior yang sempat menjabat Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri pun sempat menyinggung fenomena yang disebut The Chilean Paradox.
Menurutnya, fenomena ini tidak akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat akan tetap fenomena ini menjadi gambaran betapa pentingnya negara mulai berfokus pada kualitas pelayanan publik yang bisa merawat gairah daya beli kelas menengah.
“Chile adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Chile adalah negara yang berhasil menurunkan kemiskinannya dari 53 persen [1987] menjadi 6 persen [2017]. HDI pun terbaik di kawasan. Tapi Oktober 2019, tetap terjadi kerusuhan yang nyaris menimbulkan revolusi,” ungkap Chatib melalui keteranganya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, itu terjadi karena kelas menengah bisa disebut sebagai ‘pengeluh profesional’ bagi suatu pemerintah.
Suatu kelas konsumen dengan pendapatan lebih baik, secara umum akan menuntut peningkatan standar kualitas pelayanan yang lebih baik pula. Sayangnya, kebijakan pemerintah Chile kala itu belum berubah.
Masih terbilang loyal dengan kaum miskin, namun kurang siap dengan tuntutan dari kalangan menengah yang telah menjadi mayoritas.
“Jadi semakin besar nanti middle class kita dalam 10-15 tahun ke depan, perlu dipikirkan instrumennya seperti apa. Tidak bisa lagi dengan BLT [bansos tunai]. Mereka justru lebih perlu kualitas pendidikan yang lebih baik, provision of the public goods yang lebih baik, atau sarana transportasi yang lebih baik. Ini yang kemudian menjadi isu ekonomi politik ke depan termasuk Anggota DPR baru,” ungkapnya.
DPR Baru dan Asa Untuk Kaum Menengah
Seperti diketahui bila DPR baru ini memegang tanggung jawab dan amanah yang besar. Selain itu, para Anggota DPR RI yang terpilih periode 2024-2029 ini jadi salah satu harapan untuk seluruh masyarakat terutama kaum menengah.
Salah satu Anggota DPR yang kembali terpilih yakni, Charles Melkiansyah menyatakan bila nasib kelas menengah saat ini tengah menjadi sorotan.
Charles menyoroti lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, bila berkaca pada pencapaian ekonomi kuartal I 2024, terdapat dua sektor yang bermasalah yaitu konsumsi rumah tangga dan ekspor.
Charles mengatakan meskipun pertumbuhan terjadi di semua sektor, namun konsumsi rumah tangga dan ekspor barang serta jasa masih di bawah pertumbuhan rata-rata nasional.
“Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh berkisar 4,91% dan ekspor barang-jasa hanya tumbuh 0,50%,” kata Charles ketika dikonfirmasi, Jumat (28/06/2024).
Charles mengatakan pencapaian tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
RPJMN itu menargetkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,4-6,6%, sementara sektor ekspor barang dan jasa tumbuh di 7,2-8,3%.
“Untuk itu, menurut saya pemerintah perlu memperhatikan lemahnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah,” katanya.
Politisi Partai Nasdem tersebut menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli masyarakat menengah tersebut.
Pasalnya, berkaca melalui populasi penduduk di Indonesia jumlah penduduk kelas menengah ini adalah jumlah populasi terbanyak.
Untuk itu, Charles menyatakan bila kedepan persoalan yang terjadi pada kelas menengah ini akan menjadi perhatian bagi Anggota DPR RI terpilih periode mendatang.
“Perlu ada perhatian serius terhadap lemahnya daya beli terutama kelas menengah melalui respon kebijakan yang cepat dan tepat terutama berkaitan dengan inflasi pangan, pengupahan dan pajak konsumsi,” ujarnya.
Selain Charles, Anggota DPR RI Suryadi Jaya Purnama juga berpendapat bila pemerintah perlu untuk memperhatikan kelas menengah, generasi Z, dan pekerja mandiri dalam setiap kebijakan.
Suryadi mengambil contoh, pada kebijakan aturan wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo.
Legislator PKS itu mengatakan kebijakan ini akan berdampak luas, sehingga Ia memberikan beberapa catatan. Pertama, terkait golongan kelas menengah yang sudah memiliki rumah, misalkan sudah terlanjur membelinya atau dari warisan orang tua, tapi masih juga diwajibkan untuk ikut program ini.
“Jadi saya harap kedepan setiap kebijakan dari pemerintah ini harus memperhatikan kelas menengah,” kata Suryadi ketika dikonfirmasi, Sabtu (22/06/2024).
Suryadi mengusulkan golongan kelas menengah ini dapat dibantu untuk dapat membeli properti yang produktif, misalnya ruko dan sebagainya. Sehingga dengan demikian akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah.
Sebagai catatan untuk pemerintahan baru, Politisi PKS ini mengingatkan sangat perlu dalam setiap kebijakan untuk memperhatikan kelas menengah.
“Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tahun 2023, menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi saat ini cenderung melupakan kelas menengah,” ujarnya.
Suryadi menyebut untuk membantu kelas menengah, pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang. Ia meminta agar kelas menengah juga diperhatikan.
Di satu sisi, kata dia, penghasilan mereka melebihi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga tidak dapat membeli hunian subsidi.
Namun di sisi lain, penghasilan mereka juga masih pas-pasan untuk membeli hunian nonsubsidi. Sehingga akan semakin terbebani jika harus mencicil rumah sendiri, tapi juga masih harus menyisihkan uang untuk Tapera.
Suryadi juga meminta agar kelas menengah tanggung seperti Generasi Milenial dan Gen Z saat ini lebih khusus lagi diperhatikan.
“Impian mereka untuk punya rumah sendiri akan menjadi semakin sulit terwujud karena penghasilannya tak pernah cukup untuk mencicil KPR. Dan tidak mungkin harus menunggu lama pensiun atau berusia 58 tahun baru dapat membeli rumah,” tutupnya.
Komentar