Sidang 16 Agustus, Sekjen DPR RI: Prabowo Hadir sebagai Menteri Pertahanan

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan Prabowo Subianto hadir dalam Sidang 16 Agustus 2024 sebagai Menteri Pertahanan dan ketua umum partai, termasuk juga para mantan presiden dan wakil presiden, serta para duta besar negara sahabat.

“Jadi untuk Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) dan Wapres Terpilih (Gibran Rakabuming Raka), secara formil tidak kami undang, mengingat keterbatasan. Hanya Pak Prabowo akan hadir sebagai Menhan sekaligus sebagai ketua umum partai,” kata Indra, di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, Indra menjelaskan, juga hadir Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, hingga Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, hingga Wapres ke-11 RI Boediono akan hadir dalam Sidang 16 Agustus tersebut. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dipastikan tidak hadir.

“Mantan presiden yang hadir itu Megawati, kemudian Bapak Try Sutrisno, Bapak Jusuf Kalla, Pak Budiono, Pak SBY nggak hadir,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan salah satu keterbatasan posisi yang dimaksud yakni pada pelaksanaan sidang pada tahun ini, terdapat perbedaan pada tata letak kursi. Ia merincikan bahwa di panggung utama hanya ada Presiden RI, Wapres RI dan Pimpinan Sidang, (yang terdiri dari) Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD.

“Begitu juga yang siang harinya, hanya ada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Pimpinan DPR. Jadi kalau selama ini jajaran Menteri Kabinet itu ada di stage utama, ini nanti akan ditempatkan di Blok B yang selama ini ditempati oleh Duta Besar. Duta Besar akan bergeser ke Blok E bersama dengan anggota DPR, DPD di bagian belakang,” ungkapnya.

Sidang Tahunan 16 Agustus digelar Jumat 16 Agustus 2024 di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kegiatan ini terdiri dari serangkaian acara, meliputi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN TA 2025.

Komentar