LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tentu tantangan ke depan semakin banyak dan perlu disikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun keamanan dan sosial-budaya.
Demikian dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan Pidato Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024, dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan anggota MPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bambang Soesatyo menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah ke depan. Pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih didengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas.
“Rakyat kita mengharapkan agar Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidak-adilan,” kata Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI melanjutkan, rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi.
Di bagian lain pidatonya, Bamsoet juga mengingatkan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan; mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.
“Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan ‘kedaulatan pangan’ Indonesia, bukan sekedar ‘ketahanan pangan’, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri,” ujarnya.
Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, kata Bamsoet, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur.
Ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini menurut Bamsoet, terkait juga dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum. Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.
“Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things / internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat,” ungkapnya.
Untuk itu, ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
“Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika,” tegas Bamsoet.
Ketua MPR RI juga menyinggung bidang energi, di mana Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun.
Strategi hilirisasi industri menurutnya, sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.
Ditambahkannya, di usia yang ke-79, Indonesia juga menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). IKN menjadi simbol harapan dan tekad bersama untuk masa depan. IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah bangsa yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan.
“Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tetapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang,” imbuhnya.
Komentar