Pilkada Serentak Damai, Herman Khaeron: yang Bikin Ribut Orang yang Dipilih

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Kompleksitas Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak di Indonesia tertinggi di dunia. Namun semuanya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Demikian dikatakan anggota Komisi II DPR RI Herman Khaeron, dalam Dialektika Demokrasi, bertajuk “Menyonsong Pilkada Serentak 2024 dengan Penuh Damai”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

“Pilkada Serentak rumit dan kompleksitasnya paling tinggi di dunia ini. Apa pun itu, semua dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” kata Herman Khaeron.

Politikus Partai Demokrat menegaskan, demokrasi membebaskan semua orang untuk memilih. Namun kompleksitas ini harus ada jalan keluarnya. Satu di antaranya mengenai dekatnya jarak Pilkada serentak dengan Pilpres dan Pileg.

Terlepas dari kompleksitas Pilkada Serentak, Herman Khaeron berpandangan selama ini rakyatnya damai dalam setiap Pilkada. “Rakyatnya sudah damai, yang bikin ribut orang yang dipilih sehingga Pilkada jadi tidak damai,” tegas Herman.

Pilkades Serentak
Lebih lanjut, Herman Khaeron juga mewacanakan pemilihan umum kepala desa serentak secara nasional.

“Saatnya dipikirkan Pemilu Kades serentak sebagai proses demokrasi paling bawah. DPR RI sudah saatnya memikirkan ini,” usulnya.

Karena itu, Herman menyarankan semua elemen harus duduk bersama. “Pemerintah dan DPR RI, hingga pemerintahan desa. mari duduk bersama memikirkan Pilkades Serentak ini. Juga memikirkan Pileg dan Pilpres terpisah,” kata Herman.

Selain itu, Herman juga mengkritisi panjangnya masa jabatan para penjabat dalam mengurus daerah. “Para penjabat ini apa cukup legitimasinya dalan memimpin daerah?” tanya Herman.

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengingatkan jangan ada pihak yang merasa diciderai dalam sebuah kontestasi.

Untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi, maka Luluk mengingatkan pentingnya bersikap adil atau fairness dalam semua kontestasi.

“Peran media penting untuk mengawasi Pilkada utamanya mengawasi mobilisasi ASN dan APBD untuk para petahana,” imbuh Luluk.