LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Rizki Faisal, mengajukan sejumlah pertanyaan tajam kepada Setyo Budiyanto, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait makalah yang ia tulis mengenai strategi koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pertanyaan tersebut disampaikan dalam rapat pemilihan calon pimpinan KPK yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (18/11).
Rizki menyoroti tantangan yang sering muncul dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan ego sektoral antar lembaga dan kurangnya harmonisasi kebijakan.
“Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan korupsi seringkali terkendala oleh ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya harmonisasi kebijakan,” ungkap Rizki Faisal.
Dalam rapat tersebut, Rizki, yang mewakili Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, menekankan pentingnya sinergi yang efektif antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
Ia meminta Setyo, mantan Direktur Penyidikan KPK, untuk memaparkan rencana dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut.
“Melalui strategi yang Anda sajikan dalam makalah, bagaimana Anda akan memastikan koordinasi antar lembaga bisa berjalan lancar tanpa konflik atau hambatan birokrasi yang berlebihan?” tanya Rizki.
Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana Setyo, jika terpilih sebagai pimpinan KPK, akan mendorong pencegahan korupsi secara komprehensif.
Rizki ingin tahu peran apa yang akan diambil KPK untuk menjadi penggerak utama dalam menciptakan sinergi antarlembaga guna meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Setyo Budiyanto menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap bentuk koordinasi, baik yang dilakukan di dalam tubuh KPK maupun dengan pihak eksternal.
Ia juga berjanji akan menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam setiap langkah yang diambil.
“Kami akan membuka semua aspek koordinasi yang diperlukan, termasuk terkait etika, hukum, dan norma-norma lainnya, serta berkomunikasi secara intensif dengan dewan pengawas,” jelas Setyo.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Setyo berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah koordinasi yang kerap menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang akan menentukan apakah ia layak untuk memimpin lembaga antikorupsi tersebut di masa mendatang.
Komentar