LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, Rabu, 13 November 2024, meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHIJ Online.
Peluncuran ini dinilai sebagai tonggak penting dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendukung kewirausahaan.
Social enterprise atau kewirausahaan sosial adalah bentuk usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan.
Dengan berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), entitas ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di sektor-sektor penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan energi dan lingkungan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Pemerintah mendukung penuh social enterprise sebagai kekuatan baru dalam membangun ekonomi berbasis dampak sosial.
“Peluncuran layanan pencatatan ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam mendukung social enterprise sebagai aktor yang tidak hanya mementingkan profit, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Supratman, dalam meresmikan layanan pencatatan social enterprise di depan awak media, di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
“Kami ingin social enterprise di Indonesia mendapatkan pengakuan yang layak dan dukungan untuk terus berkembang dalam ekosistem yang kondusif,” tambahnya.
Menteri Hukum menjelaskan, Ditjen AHU telah merancang sistem pencatatan yang memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum dan terdaftar dalam kategori khusus di sistem AHU Online.
Sistem ini lanjutnya, diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi para pelaku usaha sosial dalam pengelolaan badan hukum mereka, mulai dari proses pendirian hingga pelaporan dampak sosial melalui impact reporting dan impact measurement.
Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mendukung keberhasilan social enterprise, dengan membangun ekosistem social enterprise yang kuat di Indonesia. Untuk mewujudkannya, membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan lembaga donor.
“Melalui kolaborasi, kita bisa memperkuat dukungan bagi social enterprise untuk menghadirkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain kolaborasi, sistem AHU Online ini juga dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan bonafiditas social enterprise di mata investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kami berharap pencatatan ini bisa membuka jalan bagi para pelaku social enterprise untuk mengakses lebih banyak jaringan pendanaan dan kemitraan strategis. Semakin banyak social enterprise yang tumbuh, semakin besar pula dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat luas,” kata Supratman.
Peluncuran layanan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi social enterprise, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.
“Dengan pencatatan ini, mari kita jadikan social enterprise sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan, serta membawa manfaat bagi generasi mendatang,” imbuh Supratman.
Di acara yang sama, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, menambahkan, sebetulnya social enterprise ini sudah banyak di Indonesia. Yang dilakukan Ditjen AHU ini adalah upaya mencatat secara resmi dan diakui oleh Negara. Dampaknya social enterprise yang sudah terdaftar akan dapat berbagai fasilitas.
“Satu Perseroan Terbatas yang memperkerjakan disabilitas pisik sudah masuk dalam kategori social enterprise,” ungkapnya.
Cahyo menyebut, Singapura merupakan salah satu negara yang sukses dengan program social enterprise-nya.
“Untuk itu kita memulai social enterprise di Indonesia dari best practise dulu, selanjutnya baru dituangkan dalam bentuk regulasi. Sebab dengan social enterprise akan semakin banyak lagi investasi yang masuk,” pungkasnya.
Komentar