LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap sengketa lahan Proyek Strategi Nasional (PSN).
Untuk itu, kata Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim, dirasa sangat perlu menghadirkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam Rapat Dengar Pendapat, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/24).
“Proyek Strategi Nasional yang menjadi pembahasan dalam RDP kali ini yaitu PSN Penyediaan Pangan Nasional/Food Estate di Papua Selatan dan PSN Pariwisata PIK2,” ungkap Abdul Hakim.
Senator asal Provinsi Lampung itu mengatakan, BAP DPD RI sangat concern dengan PSN yang memiliki fokus pembangunan proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang strategis. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan.
“Salah satu hambatan adalah tata ruang dan lahan, bahkan pembangunan infrastruktur tersebut harus dilaksanakan di atas tanah milik masyarakat hukum adat. Ini yang berpotensi pemicu konflik agraria antara pemerintah selaku pihak yang mencanangkan pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum dengan masyarakat hukum adat selaku pemegang hak ulayat,” jelas Abdul Hakim.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung yang juga hadir dalam rapat tersebut mengungkap bahwa isu-isu kerusakan lingkungan, ganti rugi dan isu kehilangan kesempatan kerja bagi masyarakat harus segera direspon oleh pemerintah.
“Karena PSN itu harusnya menopang pertumbuhan ekonomi, menopang penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja. Jangan sampai masyarakat hidupnya jauh dari kesejahteraan karena tanahnya diambil,” tegas Tamsil.
Sedangkan Kepala Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua Republik Indonesia (BP3OKP RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen menyampaikan bahwa selama ini sosialisasi PSN di Papua Selatan kurang efektif, karena adanya transisi Pilkada dan terjadi pergantian Pj. Gubernur.
“Kami berharap Senator dari Papua Selatan untuk meyakinkan masyarakat di sana, agar berjalan dengan lancar, masyarakat mempersoalkan tanah-tanah adat, mana yang boleh dibuka untuk sawah dan mana yang tidak boleh, masyarakat merasa hak mereka tidak dihargai, sehingga perlu ganti rugi yang layak untuk mereka, karena 2 juta hektar akan dijadikan lumbung padi,” urai Yoseph.
Tunda PSN PIK2
Permasalahan masyarakat terkait PSN PIK2 disampaikan oleh Anggota DPD RI dari Provinsi Banten Abdi Sumaithi.
Menurutnya, dampak adanya PSN PIK2 ini akan merenggut tiga hingga empat kecamatan yang ada di dua kabupaten di Provinsi Banten.
“Jika proyek PIK2 ini direalisasikan maka berpuluh ribu masyarakat harus pindah, kehilangan lahan dan mata pencaharian. Alangkah baiknya paling tidak ditunda,” pinta Abdi Sumaithi.
Selain PSN ada juga pengaduan masyarakat dari Komisi Independen Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah dan Lahan Terlantar Nusa Tenggara Barat (KIPHTL-NTB) atas penguasaan fisik bidang tanah yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai pemukiman, masjid, sekolah, pekuburan dan lahan pertanian dan perkebunan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI dari Provinsi NTB TGH Ibnu Halil.
“HGB milik PT. Lingga berakhir tahun 2012 tidak pernah digarap, sementara tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat. Mohon dapat meninjau langsung ke lokasi,” ujar TGH Ibnu Halil.
Menanggapi permasalahan lahan tersebut terutama PSN-PIK2, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa area yang masuk dalam PSN hanya 1.755 hektar di mana 1.500 hektar masuk dalam Kawasan Hutan sesuai SK Kepmen LHK No. 398 Tahun 2024.
Selain itu, berdasarkan Perda tentang RTRWP Banten, rencana pengembangan PIK 2 berada di atas Kawasan Transportasi, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Pariwisata.
Rencana Pengembangan PIK 2 juga berada pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Perikanan Budi Daya dalam Perda No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.
“Karena RTRW-nya tidak sesuai, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami akan memberikan masukan terutama dari aspek tanahnya dan tata ruangnya. Kalau memang tanahnya belum dilepaskan hutannya, dan kedua RTRW-nya tidak sesuai, maka harus direvisi dulu dan ada surat rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN,” jelas Nusron.
Mengenai permasalahan PSN Food Estate Papua Selatan dan permasalahan dari NTB, Kementerian ATR/BPN akan meninjau status lahan di kedua lokasi tersebut.
“Soal Papua, pertama masalah tata ruangnya dari hutan ke sawah dan kedua pelepasan dan penetapan hak guna, hak atas tanah. Syarat untuk menetapkan HPL/HGU adalah clear and clean dengan kehutanan. Kedua, kalau itu menyangkut tanah adat, selama masuk ke peta adat, harus mendapatkan pelepasan adat dari masyarakat setempat,” ungkap Nusron.
Sebelum menutup RDP, Abdul Hakim meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan di kawasan PSN PIK2 dan Food Estate di Papua Selatan.
“Kami harap Kementerian ATR/BPN dapat segera menuntaskan permasalahan sengketa lahan ini sebagaimana perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Abdul Hakim.
Komentar