LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran program pencegahan stunting.
Dari total anggaran sebesar Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang benar-benar dirasakan masyarakat, sementara sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan administratif seperti rapat koordinasi, studi banding, dan evaluasi.
“Ada anggaran Rp 10 miliar untuk stunting. Yang sampai ke masyarakat, seperti makanan untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, hanya Rp 2 miliar,” Tito dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024).
“Rp 6 miliar habis untuk rapat dan studi banding, sisanya untuk evaluasi. Jadi, yang masuk ke perut cuma Rp 2 miliar,” tambahnya.
Merespons temuan ini, Tito meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk mengawasi lebih ketat penggunaan anggaran di berbagai program, terutama yang melibatkan perjalanan dinas.
Tito juga menekankan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga separuh dari jumlah sebelumnya.
“Kemarin saya berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Kita sepakati perjalanan dinas dikurangi 50 persen. Saya minta Dirjen Keuangan Daerah untuk mengawasi belanja perjalanan dinas dan belanja lain yang tidak efisien,” tegasnya.
Tito juga mengkritik banyaknya program pemerintah daerah yang tidak memiliki arah jelas, seperti rapat-rapat berulang dengan alasan penguatan. Menurutnya, dana seharusnya lebih difokuskan untuk kepentingan masyarakat.
“Ada program yang terlalu banyak, seperti rapat untuk penguatan. Saya tanya, kapan barangnya kuat kalau terus rapat? Tolong, kepala daerah jangan terjebak permainan Sekretaris Daerah atau BPKAD. Ubah pola pikir, karena rakyat yang dirugikan,” ujar Tito dengan nada serius.
Tito mengimbau kepala daerah untuk lebih jujur dan efisien dalam menyusun anggaran, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas seperti penanganan stunting.
Ia berharap dana yang ada benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan administratif yang tidak memberikan dampak nyata.
“Mindset harus berubah. Fokus pada rakyat, bukan pada rapat dan perjalanan dinas. Kasihan rakyat kalau ini terus dibiarkan,” tutupnya.
Komentar