LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai industri tekstil Indonesia sedang berduka, menyusul upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ditolak Mahkamah Agung atau MA. Itu artinya, menurut Daleh, PT Sritex dinyatakan pailit.
“Kalau PT. Sritek pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” kata Saleh, Kamis (26/12/2024).
Berkenaan dengan hal tersebut, Fraksi PAN DPR RI mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan para karyawan PT. Sritex.
Segala upaya yang diperlukan kata Saleh, bisa dikerjakan. Orientasi utama adalah menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Ini tidak boleh terjadi. Dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan. Tidak boleh ada yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji pak Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin,red). Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini. Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah,” ujarnya.
“Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal. Karena persoalan ini besar, pengaruh Presiden sangat diperlukan. Paling tidak, Presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT. Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.
Komentar