LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Politikus Partai Gerindra Sumail Abdullah menyatakan PDI Perjuangan sedang memainkan dramaturgi politik terkait pemberlakuan PPN 12 persen.
Legislator Gerindra tersebut menyatakan bila sebaiknya PDI Perjuangan berhenti melakukan playing victim terkait dengan kebijakan PPN 12 persen.
“Jadi ya soal PPN 12 persen ini kalau menurut saya, Mereka (PDI Perjuangan) ini sedang mainkan dramaturgi politik,” kata Sumail, kepada wartawan, Senin (23/12/2024).
Sumail yang juga merupakan Kapoksi Baleg DPR menyatakan bila PDI Perjuangan seolah mendadak amnesia karena memang sejak awal bergulirnya wacana menaikkan PPN pada 2021 yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat itu.
“Untuk itu ini mereka seperti mendadak amnesia soal kebijakan PPN 12 persen,” sambungnya.
Sumail menyebut sebaiknya PDI Perjuangan jangan lupa akan sejarah soal kebijakan PPN 12 persen tersebut.
Menurutnya, jejak digital PDI Perjuangan yang menyetujui soal kenaikan PPN 12 persen itu sudah diketahui publik.
“Ya seperti kata Bung Karno Jasmerah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah),” imbuhnya.
Sumail menyatakan jangan karena sekarang PDIP tidak berada didalam pemerintahan dan lupa dengan sejarah disahkannya PPN 12 persen.
“Jangan karena sekarang tidak ada di dalam pemerintahan jadi membuat kegaduhan di publik,” imbaunya.
Sumail menyatakan bila PDI Perjuangan sengaja melakukan hal ini untuk mengharapkan simpati dari masyarakat.
Padahal, menurutnya publik sudah tahu bila hal tersebut hanya merupakan gimmick politik saja.
“Ya itu mereka sengaja melakukan hal seperti itu untuk mengharapkan simpati dari masyarakat saja dengan politik pencitraan tapi lupa dengan kejadian sebelumnya,” imbuhnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mencoba mencari solusi yang berkeadilan agar perintah undang-undang tersebut tidak berdampak buruk pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan justru menarik manfaat untuk negara dari barang mewah.
“Saya mengapresiasi langkah berkeadilan yang diambil Presiden Prabowo dalam menjalankan perintah undang-undang terkait kenaikan PPN ini, dengan tidak membebankannya pada masyarakat menengah ke bawah namun memanfaatkan kenaikan PPN tersebut untuk menarik pajak terhadap produk-produk mewah,” tutupnya.
Komentar