LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, menyatakan kesiapan organisasinya untuk berubah menjadi partai politik (parpol).
Bahkan, Projo siap menjadi wadah politik bagi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), jika hal tersebut diperintahkan.
“Kalau Pak Jokowi memerintahkan, tentu kami siap,” ujar Handoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Handoko menegaskan bahwa Projo akan selalu membuka ruang bagi Jokowi dan siapa pun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara Jokowi dan Projo terkait wacana tersebut.
“Belum ada diskusi serius. Kita menunggu saat yang tepat untuk membahasnya,” jelas Handoko.
Handoko menegaskan bahwa organisasi Projo tidak ingin berspekulasi terkait masa depan politiknya. Ia memastikan setiap langkah akan diambil berdasarkan arahan langsung dari Jokowi.
“Kita tunggu dulu langkah Pak Jokowi. Kalau waktunya tepat, pasti akan dibicarakan,” katanya.
Sementara itu, PDIP baru saja memecat 27 kadernya atas pelanggaran etik dan kesalahan berat. Yang mengejutkan, di antara nama-nama tersebut tercantum Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta calon gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Langkah tegas PDIP ini semakin memanaskan spekulasi terkait masa depan politik Jokowi dan keluarganya, terutama dengan wacana Projo yang siap menjadi kendaraan politik baru.
Pemecatan ini dituangkan dalam sejumlah surat keputusan, antara lain, Jokowi diberhentikan melalui SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, Gibran diberhentikan berdasarkan SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024, Bobby Nasution diberhentikan melalui SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.
Komentar