LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemberlakuan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen semestinya tidak mengundang pihak mana pun untuk saling menyalahkan.
Apalagi, PDI Perjuangan yang menurut Saleh, dari awal mendukung, malah sekarang paling kritis dan meminta PPN 12 persen dibatalkan. Pertanyaannya, kenapa kebijakan ini diminta dibatalkan di saat sudah mau diimplementasikan?
Anggota DPR RI Dapil Sumut II itu mempertanyakan, apakah pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hal ini tidak terpikirkan?
“Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya sekarang mestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silahkan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat,” kata Saleh, Selasa (24/12/2024).
“Kalau saya lihat, PDI Perjuangan ini tidak mau terlibat lagi. Itulah sebabnya mengeritik dan menolak. Ada kesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat,” kata politikus PAN itu.
Padahal, lanjutnya, kebijakan ini dulu didukung. Bahkan, sudah diatur timeline untuk implementasinya. “Nah, waktunya sudah tiba. Sebagai sebuah ketentuan undang-undang, itu harus dilaksanakan. Presiden kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Kalau mau dibatalkan atau ditunda, undang-undangnya harus direvisi. Atau, bisa juga melalui judicial review ke MK. Silahkan hakim yang menilai.
“Fraksi PAN DPR juga menilai bahwa kebijakan ini berat. Tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan undang-undang negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat,” ujarny.
Dalam konteks ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN itu meminta PDI Perjuangan untuk ikut aturan yang ada. Jangan menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Sikap seperti itu tidak baik dalam kehidupan sosial politik berbangsa. Kalau sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik. Apa pun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati dan dijunjung tinggi.
“Kalau PDI Perjuangan berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengeritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka,” ungkap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Komentar