LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI Syafruddin memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur.
Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, namun dihadapkan pada berbagai kendala yang membutuhkan solusi agar tujuan program tercapai.
Menurut Syafruddin, salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis Kalimantan Timur yang masih memiliki banyak wilayah terpencil.
Aksesibilitas yang sulit membuat penyediaan layanan makan bergizi di daerah tersebut menjadi lebih rumit.
Selain itu, ia menyoroti bahwa anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kaltim.
“Setelah dihitung, kebutuhan minimum untuk satu porsi makan di Kalimantan Timur seharusnya mencapai Rp17.000. Ini jauh dari cukup jika hanya mengandalkan anggaran yang ada,” jelas Syafruddin yang dikutip, Senin (13/1/2025).
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Syafruddin mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dalam program ini melibatkan TNI.
Menurutnya, pengalaman TNI dalam menangani berbagai situasi logistik dapat menjadi solusi untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyediaan makanan bergizi di daerah sulit dijangkau.
“Pendirian dapur umum bukan hal sederhana. Butuh waktu, tenaga, dan koordinasi yang matang. Melibatkan TNI bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi makanan lebih efektif,” ungkap politisi PKB ini.
Syafruddin menegaskan pentingnya pengawasan agar program ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk anak-anak sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA.
Ia juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan makanan, dengan catatan mereka harus terakreditasi guna memastikan kualitas gizi yang sesuai standar.
“Program ini harus memastikan setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan makanan bergizi. UMKM lokal juga perlu dilibatkan agar ekonomi daerah ikut bergerak, tetapi tetap dengan pengawasan ketat,” jelasnya.
Syafruddin menggarisbawahi perlunya diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan anggaran.
Di beberapa daerah di Kalimantan Timur, program MBG masih dijalankan dengan anggaran Rp10.000 per porsi, yang jelas tidak memadai. Ia berharap kolaborasi yang lebih baik dapat dilakukan untuk mencari solusi yang tepat.
“Meskipun program ini memiliki tujuan mulia, tanpa langkah konkret untuk menyelesaikan hambatan seperti anggaran dan logistik, dampaknya akan sulit dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang baik dan sinergi antara berbagai pihak, Syafruddin optimis program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mencegah kekurangan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi muda di Kalimantan Timur.
Komentar