Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menerapkan efisiensi dan penghematan anggaran di pemerintahan. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025), Prabowo meminta para menteri dan jajarannya untuk memangkas pengeluaran yang tidak esensial, terutama dalam seremoni dan perjalanan dinas.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, yang diperkirakan bisa menghemat Rp 20 triliun.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun cukup dilakukan secara sederhana di kantor, kalau perlu hanya 15 orang hadir, sisanya bisa melalui video conference,” kata Prabowo yang dikutip, Kamis 

Perjalanan dinas juga harus dikurangi. Saya potong setengah, dan kita bisa menghemat lebih dari Rp 20 triliun. Dengan jumlah itu, bayangkan berapa puluh ribu gedung sekolah yang bisa kita perbaiki,” tegas Prabowo.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa penggunaan anggaran harus berorientasi pada tiga hal utama, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan produktivitas nasional dan Mendukung swasembada pangan dan energi.

Di sektor ketahanan pangan, Prabowo optimistis bahwa Indonesia akan menghentikan impor beras, jagung, dan garam pada tahun 2025. Bahkan, ia memperkirakan target swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat, yakni pada akhir 2025 atau awal 2026.

“Ini bisa lebih cepat tiga tahun dari perkiraan awal. Dengan kerja keras, kebijakan yang tepat, serta niat yang tulus untuk negara dan bangsa, kita bisa mencapai hasil lebih cepat,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran, khususnya dalam investasi sumber daya manusia, pendidikan, serta riset dan teknologi.

Ia pun mengingatkan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mematuhi kebijakan efisiensi ini.

“Saya minta loyalitas penuh dari semua menteri dan kepala badan. Saya juga mengapresiasi tim keuangan yang telah menyisir anggaran secara rinci. Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan seefektif mungkin,” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, langkah efisiensi akan menjadi ujian bagi birokrasi pemerintahan. 

Apakah benar penghematan ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaannya? Yang jelas, Prabowo telah mengambil sikap tegas untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Komentar