LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menuai penolakan dari para pelajar SMA di Papua.
Mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis ketimbang bantuan makanan.
Aksi protes yang berlangsung di Kantor Bupati Wamena pada 17 Februari 2025 itu berujung pada pembubaran paksa oleh aparat kepolisian.
Menanggapi situasi ini, kritikus politik Faizal Assegaf menyerukan agar rakyat Papua tidak takut terhadap pendekatan represif yang diterapkan pemerintah.
“Teruskan berkonsolidasi, perkuat jejaring rakyat, pemuda, dan mahasiswa. Jangan takut dengan ancaman pendekatan kekuasaan militerisme,” tulis Faizal dalam unggahan di akun X-nya yang dikutip, Rabu (19/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus terus dikobarkan sebagai bentuk keberanian moral.
“Lawan dan kobarkan keberanian sebagai sikap moral dan bermartabat dalam melawan ketidakadilan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Faizal menekankan bahwa kepala daerah memiliki kedudukan yang setara dengan presiden dalam sistem pemerintahan, sehingga hak daerah harus dihormati.
“Gubernur dan Bupati/Walikota setara dengan Presiden, sama-sama dipilih oleh rakyat,” paparnya.
“Hanya berbeda peran: pembagian kewenangan pemerintah pusat dan hak-hak yang dimiliki daerah atas prinsip keadilan,” jelasnya.
Menurutnya, prinsip desentralisasi harus dijaga agar pemerintah pusat tidak mendominasi daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan strategis.
“Idealnya desentralisasi bertindak mencegah dominasi pemerintah pusat. Demi melindungi kekayaan alam, budaya, serta seluruh potensi yang tersedia,” ujarnya.
Faizal juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat, termasuk presiden dan para pembantunya, tidak boleh melakukan intervensi terhadap otonomi daerah.
“Kebijakan presiden atau peran pembantu presiden (menteri, dll) tidak boleh bersifat intervensi atas kemandirian otonomi daerah. Harus ditolak,” tegasnya.
Penolakan program MBG di Papua semakin mempertegas bahwa masih ada perdebatan mengenai kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Komentar