LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, selalu terjadi karena permintaan akan tinggi.
“Kalau di Ramadhan sampai pertengahan, memang biasanya permintaan meningkat. Itu karena persediaan rumah tangga akan lebih besar dari kebiasaan,” kata Herman di acara Dialektika Demokrasi, bertajuk “Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa”, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pada Idul Fitri nanti, lanjut politikus Partai Demokrat itu, kebutuhan terhadap Sembako semakin meningkat sehingga pembelanjaan ataupun permintaan dari masyarakat juga meningkat.
“Ini beriringan dengan Lebaran, yang menjadi hari yang sakral bagi masyarakat untuk mudik, sekaligus membelanjakan hasil perolehannya selama setahun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Herman, DPR RI akan terus memonitor dan memantau ketersediaan serta keterjangkauan. Termasuk ketersediaan dari sisi barang dan ketersediaan dari sisi kedekatan terhadap konsumen.
“Maupun keterjangkauan dari sisi harga dan keterjangkauan dari sisi barang. Ini yang terus kami pantau,” tegasnya.
Lebih Menderita
Sedangkan pengamat ekonomi Salamuddin Daeng mengatakan, bulan puasa tahun ini masyarakat Indonesia akan lebih menderita. Kondisinya agak berbeda dengan waktu sebelumnya.
“Sepanjang 2024 kita menghadapi deflasi 5 bulan sejak April sampai September. Dan praktis tidak ada satu kebijakan yang dapat memompa depresi menjadi inflasi, sehingga jelas itu berbahaya,” tegasnya.
Ternyata, menurut Daeng, sampai Januari 2025 masih belum pulih. Di mana inflasi di bulan Januari sama dengan tahun 2020.
“Ini adalah yang terendah sejak tahun 2020. Kali ini, faktor utamanya adalah penurunan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskannya, penurunan daya beli masyarakat yang berlangsung terus-menerus, ternyata dipicu oleh penurunan daya beli terhadap komponen bahan makanan/ bahan makanan pangan.
“Bahayanya, orang jadi mengurangi makan dan mengurangi pembelian bahan-bahan makanan. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang bisa memompa daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Komentar