LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Perbaikan sistem distribusi, penyaluran dan operasi pasar perlu segera dilakukan untuk mengatasi kelangkaan LPG melon atau Elpiji 3 Kg yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, dalam rilisnya, Selasa (4/2/2025), menyikapi situasi kelangkaan Elpiji 3 Kg yang terjadi saat ini.
“Perlu perbaikan sistem penyaluran subsidi Elpiji 3 Kg yang diimbangi dengan komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan kepanikan banyak pihak, dan sebagian pihak memanfaatkan kepanikan tersebut dengan mengambil untung,” kata Said.
Selain itu, Said juga meminta program Elpiji 3 Kg yang dijalankan Pemerintah dan PT Pertamina sebaiknya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli.
“Hendaknya program tersebut dapat dijalankan secara bertahap, tidak dijalankan dengan serta-merta. Bisa dimulai dari daerah-daerah yang memang telah siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan,” sarannya.
Menurut politikus PDI-P itu, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan jaminan subsidi Elpiji 3 terhadap rumah tangga miskin, Lansia, dan pelaku usaha mikro dan kecil tetap terjangkau mereka, dengan menyiapkan tim darurat, agar jangan sampai mereka berlarut larut tidak mendapatkan Elpiji 3 Kg.
“Untuk memastikan pelaksanaan subsidi Elpiji tepat sasaran, tidak ditimbun dan tidak dioplos, hendaknya Forkominda, terutama kepala daerah dan aparat kepolisian hendaknya segera melakukan operasi pasar wilayahnya masing masing. Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun dan pengoplos Elpiji 3 kg. Karena tindakan ini mengancam kecukupan volume subsidi Elpiji 3 Kg untuk rakyat,” pungkasnya.
Komentar