LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti keabsahan berbagai komponen dalam harga tiket pesawat.
Ia mempertanyakan transparansi aliran dana dari beberapa biaya yang dibebankan kepada penumpang, seperti tarif dasar, pajak, PPN 11%, serta airport tax.
Menurutnya, jika tidak dijelaskan secara rinci, hal ini bisa menjadi “kotak Pandora” baru dalam dunia penerbangan.
“Saat kunjungan kerja ke Palembang bersama Komisi V, saya melihat komponen dalam tiket pesawat Garuda yang kami gunakan. Di sana ada tarif dasar, pajak, PPN, serta airport tax. Yang menjadi pertanyaan, apakah airport tax ini benar-benar disetorkan ke Angkasa Pura atau justru tetap dipegang oleh maskapai?” ujar Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Selasa (11/03/2025).
Legislator asal NTB ini menegaskan bahwa jika dana tersebut benar-benar masuk ke Angkasa Pura, maka harus ada penjelasan yang lebih transparan.
Pasalnya, banyak penumpang yang merasa tidak mendapatkan layanan langsung dari Angkasa Pura.
Mori juga mengungkapkan potensi dana besar yang tidak jelas peruntukannya. Dengan pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai 54,8 juta orang pada tahun 2024, diperkirakan pendapatan Angkasa Pura dari airport tax mencapai Rp 8,8 triliun.
Namun, ada sekitar 5% penumpang yang tiketnya hangus karena berbagai alasan, yang berarti terdapat dana sebesar Rp 450 miliar lebih yang tidak jelas ke mana alirannya.
“Kalau kita tambahkan bandara lain di seluruh Indonesia, saya perkirakan nilainya bisa lebih dari Rp 2 triliun per tahun. Belum lagi soal PPN 11%, apakah dana ini benar-benar disetor ke negara atau justru tetap berada di maskapai?” tegasnya.
Mori meminta agar DPR menggelar rapat khusus dengan pihak maskapai, Angkasa Pura, dan Kementerian Keuangan untuk mengurai persoalan ini.
“Saya tahu Pak Menteri Perhubungan baru menjabat, tapi saya yakin timnya tahu betul ke mana aliran dana dari komponen tiket ini. Apakah ini sah atau tidak? Ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih dalam permasalahan ini.
Ia menegaskan bahwa data-data terkait akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat khusus.
“Kita dalami dulu datanya, nanti kita bahas lebih lanjut di rapat khusus dan memanggil pihak terkait,” ujar Lasarus.
Dengan mencuatnya isu ini, DPR akan memastikan bahwa setiap komponen dalam tiket pesawat benar-benar transparan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Komentar