LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap Perum Bulog dalam distribusi pangan, mengingat keterlibatan banyak perantara yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, dalam rapat kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sekjen Kementerian Pertanian, sejumlah direktur jenderal Kementan, serta pimpinan Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaannya.
“Bulog harus diawasi lebih ketat, karena tadi disampaikan bahwa ada banyak perantara dalam distribusi. Jangan sampai situasi yang dulu terulang kembali,” ujar Arif dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Bulog Harus Lebih Mandiri, Tidak Bergantung pada Pinjaman Bank
Selain pengawasan, Arif juga menekankan perlunya transformasi di tubuh Bulog agar lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada pinjaman perbankan atau sumber pembiayaan lain yang justru menambah beban keuangan.
“Bulog harus bertransformasi menjadi lebih mandiri. Di bawah kepemimpinan Presiden saat ini, jangan sampai pembelian gabah masih mengandalkan pinjaman bank, karena itu hanya akan semakin memberatkan,” tegasnya.
Komisi IV DPR berharap ada langkah konkret dari Bulog untuk memperbaiki sistem distribusi serta meningkatkan efisiensi dalam menyerap dan mengelola cadangan pangan nasional.
Komentar