LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Dalam konteks pengelolaan anggaran negara yang dinilai tidak konsisten, aktivis dan pegiat media sosial mengkritik keras Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Keprihatinan ini datang dari Aktivis sekaligus mantan Sesmen ESDM Muhammad Sadi Didu melalui akun X-nya yang dikutip, Senin (10/3/2025).
Muhammad Sadi Didu menegaskan bahwa konsep efisiensi APBN seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya dinikmati oleh pejabat dan rekan-rekannya.
“Efisiensi APBN hanya berlaku utk rakyat – bagi pejabat dan teman-temannya tidak berlaku,” tulis Said Didu, menyoroti adanya celah yang membuat kebijakan efisiensi tidak merata.
Sementara itu, pegiat media sosial Okky Madasari menyuarakan kemarahan atas kebijakan internal di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Ia mengungkapkan bahwa Raja Juli diduga telah menetapkan honor untuk dirinya sendiri yang mencapai Rp50 juta sebagai penanggung jawab atau pengarah dalam tim kementerian.
“Menteri memutuskan honor untuk dirinya sendiri sebesar 50 juta sebagai penanggung jawab/pengarah dalam tim yang kementerian,” tulis Okky.
Tak berhenti di situ, Okky juga mengkritik dominasi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tim tersebut.
“Seriously bro, jumlah orang partai lo kebanyakan dalam satu tim ini. Gak ada yang pakar di bidang ini pula,” ujarnya, mengindikasikan bahwa kualifikasi profesional seharusnya lebih diutamakan daripada keanggotaan partai.
Akhirnya, ia menambahkan kecaman pedas atas sikap yang dianggap kurang etis. “Bukan cuma gak tahu malu, tapi merusak!” pungkasnya.
Kritik tajam ini mencuat di tengah perdebatan tentang bagaimana efisiensi anggaran harus diterapkan secara adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pejabat.
Sementara itu, para pengamat berharap agar kebijakan internal di kementerian bisa segera ditata ulang demi kepentingan nasional.
Komentar