LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau (PKS), Reni Astuti menilai fungsi jalan tol Trans Jawa tidak memenuhi standar minimal pelayanan transporasi publik selama mudik dan arus balik lebaran.
Fakta tersebut menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mestinya membawa konsekuensi terhadap turunnya tarif resmi jalan tol di sepanjang tok Trans Jawa.
Hal itu dikatakan Reni saat jadi narasumber di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026”, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2025).
“Tarif resmi tol Trans Jawa di saat mudik dan arus balik itu seharusnya turun karena tidak memenuhi standar minimal pelayanan transportasi umum,” kata Reni.
Selain mengkritik tarif tol Trans Jawa, lebih lanjut dia juga menyoal diskon tarif tiket pesawat yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan pesawat untuk mudik lebaran.
“Menjelang hingga akhir Lebaran pemerintah telah subsidi penerbangan sebesar Rp286 miliar melalui pengurangan pajak. Tapi minat pengguna jasa pesawat tidak bertambah. Kebijakan subsidi tersebut harus diaudit, apakah sudah tepat sasaran?” tegas Reni.
Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Danang Wicaksana menjelaskan, ada sekitar 146 juta pergerakan manusia di Indonesia di saat Lebaran. Artinya, ada sekitar 50 persen plus masyarakat Indonesia mudik Lebaran.
Pergerakan 146 juta manusia itu relatif lancar menurut Danang, karena KemenPU juga sudah siapkan infrastruktur jalan secara maksimal.
“Faktor pendukung lainnya yaitu pemberlakuan work from anywhere dan meregulerisasi semua fasilitas penyeberangan yang di kelola PT ASDP sehingga proses penyeberangan berjalan dalam satu sistem,” ujar Danang.
Danang juga mengapresiasi kinerja Korlantas Polri yang menjalankan tugasnya sudah sangat baik karena memberlakukan one way nasional dan lokal.
Rotasi Polantas Dipercepat
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan juga mengungkap temuannya selama berada di Sumatera Utara saat diberlakukan Operasi Ketupat Polri.
“Selama Kunker di Sumatera Utara, semua pos pengamanan kami datangi. Persiapan Polda Sumut sempurna sehingga angka kecelakaan turun hingga 63 persen,” ungkapnya.
Selain itu, selama Kunker juga ditemukan cukup banyak anggota Polantas Polri di Sunut yang bermasalah dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPAN karena terlalu lama berada di jalan raya.
“Kalau bisa ke depan mohon dikurangi kelamaannya di jalan raya dengan cara memperpendek rotasi Polantas bertugas di jalan raya,” pinta politikus Partai Demokrat itu.
Di forum itu juga, Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri, AKBP Renaldi Oktavian, mengungkap, bahwa persiapan Operasi Ketupat 2025 sudah dimulai jauh sebelum libur Idul Fitri diberlakukan.
“Persiapan pengamanan sebetulnya sudah dilakukan jauh sebelum arus mudik dan balik diberlakukan,” tegasnya.
Dijelaskannya, pada puncak arus mudik dan balik kecepatan kendaraan Jakarta-Semarang dan sebaliknya rata-rara mencapai 84 km per jam.
Terkait dengan larangan kendaraan sumbu 3 beroperasi di masa mudik dan balik Lebaran, AKBP Renaldi Oktavian memastikan kebijakan itu akan dievaluasi.
“Itu akan dievaluasi karena ada komplain dan keluhan dari kalangan pengusaha. Kami titipkan rekomendasi evaluasi larangan itu untuk disampaikan kepada pihak terkait,” ujarnya.
Korlantas Polri juga mengharapkan konsistensi terhadap tata kelola infrastruktur jalan utamanya soal batas waktu perbaikan jalan. “Tepat waktu perbaikan jalan sangat strategis agar tidak berkontribusi terhadap kemacetan,” ujarnya.
Terakhir, AKBP Renaldi Oktavian juga menemukan fakta bahwa mudik gratis yang berangkat serentak sampai ratusan kendaraan juga menimbulkan beban jalan yang diisi secara keseluruhan oleh bus cateran. “Ini juga jadi bagan evaluasi,” imbuhnya.
Belum banyak berubah
Sedangkan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyatakan Lebaran tahun 2025 belum banyak berubah karena pemudik masih banyak menggubakan roda dua dan mobil pribadi.
“Khusus penggunaan roda 2 untuk mudik, ini harus dibuatkan regulasinya, minimal terkait dengan CC motor,” usulnya.
Kedua, lanjutnya, harga bagan bakar minyak atau BBM. “Itu kenapa harganya tidak bisa turun di mudik lebaran, sedangkan harga tiket udara bisa diturunkan,” ujarnya.
Sebagai pembicara terakhur, Trubus juga mengkritisi sangat minimnya transportasi umum di pelosok-pelosok daerah. “Akibatnya ojek sering menekuk tarif. Ini harus di atasi dengan ketersediaan angkutan publik pedesaan,” ujarnya.
Komentar