LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memperbanyak program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan, yang langsung menyentuh para pembudidaya ikan skala UMKM dan nelayan kecil di pesisir.
Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2025).
“Sebagai bagian dari Kemenko Pangan, Program KKP perlu lebih fokus dan banyak yang langsung dirasakan rakyat, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Rina, dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Selain itu, Rina juga meminta program yang dibiayai bantuan hibah luar negeri dilaksanakan pada daerah prioritas dan tepat sasaran.
Dia menyebut wilayah laut Indonesia bagian timur yang memiliki ekosistem strategis serta melibatkan masyarakat lokal, koperasi maupun BUMDes. Tujuannya agar program bisa berkelanjutan.
Untuk menghadapi persaingan perdagangan global yang cenderung proteksionis, dia menyarankan agar KKP membantu menemukan terobosan inovasi. Terutama dalam hal meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan serta melibatkan UMKM dan nelayan muda yang tinggal di pesisir.
“Untuk itu, Fraksi PKB menyetujui dan mendukung agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran KKP untuk program yang berbasis output dan manfaat riil bagi masyarakat,” pintanya.
Dalam Raker tersebut, Rina juga mendorong bantuan alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis maupun program vokasi serta menambah permodalan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
Sedangkan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono mengatakan anggaran yang dikelola lembaganya mengalami efisiensi yang ketat.
Akibatnya, banyak program penting dan prioritas yang tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian Trenggono mengungkapkan selain bersumber rupiah dalam APBN, program KKP ada yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri.
Salah satunya adalah Laut untuk Kesejahteraan (LAUTR) yang merupakan program yang diinisiasi dan dikembangkan oleh KKP dengan dana hibah dan pinjaman luar negeri.
“Bertujuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dan perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menargetkan program konservasi mencapai 95,7 juta hektar sesuai mandat PBB.
Komentar