LIPUTAN.CO.ID, Padang – Komite IV DPD RI Kunjungan kerja untuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN TA 2026, dalam rangka inventarisasi materi penyusunan rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dan pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2026.
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan bahwa Misi Pembangunan di Sumatera Barat telah disesuaikan dengan Asta Cita RPJMN, yakni terdapat 8 prioritas pembangunan.
“Dalam rangka mewujudkan Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan, Sumbar memiliki 8 prioritas dalam rancangan teknokratik RPKMD Sumbar, yakni pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas, sumber lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, wujudkan kemajuan Nagari dan desa, Sumbar sebagai pusat perdagangan wilayah barat Indonesia, Infrastruktur berkeadilan dan tangguh bencana, Memantapkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan wujudkan keluarga berkualitas, Daya saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Smart Government dan berintegritas,” kata Arry Yuswandi, dalam sambutannya, mewakili Gubernur Sumbar.
“Salah satu tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, guna memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh DPD RI mencakup semua aspek dan kebutuhan daerah serta memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan merata,” kata Cerint Iralloza, Senator dari Provinsi Sumatera Barat yang sekaligus sebagai Koordinator Tim Kunjungan Kerja menyampaikan sambutan, di Padang, Kamis (17/4/2024).
“RKP dan KEM-PPKF saling terkait erat dalam perencanaan pembangunan. RKP menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan, sementara KEM-PPKF mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sinergi antara kedua dokumen ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan dukungan fiskal yang memadai, oleh karenanya, Komite IV memandang perlu untuk melaksanakan FGD terkait hal ini,” ungkap Wakil Ketua Komite IV DPD, Novita Anakotta dalam sambutannya.
“Selain tugas konstitusional DPD dalam memberikan Pertimbangan RUU APBN, DPD RI mempunyai perhatian yang serius dalam mengawal hasil Musrenbang di setiap provinsi untuk diperjuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026,” tambah Senator asal Maluku itu.
Salah satu narasumber, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi Gini rasio Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah nomor 3 terendah secara Nasional setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Utara.
“Realisasi gini rasio Provinsi Sumbar adalah 0,287 lebih rendah dari target sebagaimana RPJMD sebesar 0,293. Capaian ini menjadikan Sumbar menduduki urutan ke 3 terendah secara Nasional namun untuk tingkat kemiskinan di Sumbar turun dari 5,97% menjadi 5,42% dan realisasi IPM 2024 diatas target RPJMD 73,70% yakni mencapai 76,43%,” ungkap Medi.
Ekonom Universitas Andalas Dr. Hamdani dalam paparannya menyoroti keuangan daerah dan dana transfer daerah. Menurut Hamdani, ketidakseimbangan fiskal vertikal terjadi ketika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran untuk berbagai tingkat pemerintahan sementara ketidakseimbangan fiskal horizontal terjadi ketika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran untuk berbagai daerah di suatu negara.
Dr. Fajri Muharja ekonom lainnya dari Universitas Andalas menyampaikan bahwa Sumatera Barat memproduksi pengangguran sangat tinggi dalam 1 dekade terakhir, bahkan nomor 2 tertinggi di pulau Sumatera setelah KEPRI.
“Penyebab Utama tingginya pengangguran adalah terbatasnya pasar kerja di Sumatera Barat terutama untuk tenaga kerja terdidik (SMA dan Perguruan Tinggi), dan Kota Padang adalah produsen Pengangguran tertinggi di Sumatera Barat”, ungkap Fajri Muharja.
Banyak masukan dan pertanyaan dari akademisi Unand yang menjadi peserta FGD di antaranya bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada Perguruan Tinggi Swasta mengingat bahwa lebih dari 60% lulusan sarjana di Indonesia dihasilkan oleh PTS. Selain itu Pemerintah juga harus memberikan perhatian dan dukungan kepada kampus-kampus seperti UNAND yang memiliki riset-riset penting serta memiliki proyek-proyek UMKM agar kampus dapat meningkatkan peran kampus dalam mendukung perekonomian daerah.
“Kami Komite IV mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan Akademisi Universitas Andalas dalam kegiatan FGD Pra-APBN 2026 hari ini, dan Komite IV akan menjadikan masukan-masukan dari seluruh Narsum dan peserta diskusi sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi dan pertimbangan DPD RI atas RKP dan KEM-PPKF 2026 serta membahas masukan-masukan tersebut dengan Pemerintah melalui rapat kerja Komite IV dan mitra kerja,” ujar Novita.
Komentar