Bangun Gudang Baru Bukan Pilihan Bijak, Bulog Diminta Rumuskan Aliran Keluar dan Masuk Beras

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Panitia Kerja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPRI RI, H. Alex Indra Lukman mengatakan top manejer Badan Urusan Logistik atau Bulog mesti memiliki intiusi dan kecakapan bisnis yang mampu membaca dinamika pasar di tempatnya bertugas.

“Cara pandang kita dalam mengelola potensi sektor pertanian, harus segera diperbaharui. Sehingga, Asta Cita Presiden Prabowo di sektor ketahanan pangan, memang akan memberikan kemaslahatan bagi 29,34 juta petani (Data Sensus Pertanian 2023) yang ada di negara ini,” kata Alex, melalui rilisnya, Kamis (29/5/2025).

Hal tersebut dikatakan Alex Indra yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sebagai respon terhadap wacana pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama oleh pemerintah.

Pembangunan gudang dengan daya tahan 5-10 tahun yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek untuk menampung hasil panen yang terus meningkat.

Diketahui, stok cadangan beras pemerintah melimpah bahkan mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Menembus angka 3,502.895 ton untuk penyerapan periode Januari-Mei 2025.

Dijelaskannya, merujuk Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000, Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

“Hari ini, sebagian tugas itu telah dilaksanakan dengan baik oleh Bulog. Gabah petani telah diserap dengan harga wajar. Stok beras juga telah mencatatkan rekor tertingginya sepanjang sejarah,” terang Alex.

Di tengah kegembiraan petani ini, lanjut Alex, Badan Pangan malah menebar kabar petakut pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/5/2025).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pangan, Pudji Ismartini menilai, harga beras tidak bisa dibiarkan terus bergerak naik. Harga beras mesti segera diiintervensi alias “dijinakan.”

Pada Rabu (28/5/2025), Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran sudah mencapai Rp13.805 per kg. Harga ini lebih tinggi 10,44% di atas HET. Data diakses pukul 13.05 WIB.

Sementara harga beras premium lebih mahal 4,87% dari HET, tercatat berada di Rp15.626 per kg. Sedangkan harga beras SPHP, sudah 1,01% di atas HET, dilaporkan ada di Rp12.626 per kg.

“Di titik inilah, intiusi bisnis top manejer Bulog diperlukan. Sehingga, ketika terjadi gejolak harga beras, pilihan untuk menjinakannya bukanlah sebuah opsi,” tegasnya.

Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Barat itu mengingatkan, beras merupakan komoditi yang gampang rusak. Durasi waktu penyimpanan, akan sangat memengaruhi kualitas.

“Bulog harus segera merumuskan aliran keluar dan masuk beras dengan lebih terencana. Dengan begitu, harga di tingkat petani selalu terjaga, kebutuhan pangan nasional juga bisa terpenuhi,” tegasnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu menilai, membangun gudang baru untuk menjawab kebutuhan Bulog, bukanlah pilihan bijak.

“Karena, keberadaan sebuah gudang baru, akan disertai berbagai komponen biaya yang bersifat tetap. Artinya, ini akan bertentangan dengan semangat efesiensi yang diwacanakan pemerintah,” ujarnya.

Pemasok Beras Dunia
Selain itu, Alex Indra juga meminta, jajaran Kementerian Pertanian untuk segera merumuskan peta jalan Indonesia jadi lumbung beras dunia.

Dengan lahan pertanian yang sangat luas dan faktor musim yang tak dimiliki negara lain, urai Alex, target itu bukan sebuah hal yang muskil diwujudkan seiring dengan berbagai inovasi di bidang pertanian telah dilahirkan petani Indonesia, salah satunya dari Sumatera Barat, yaitu pola bertanam dengan metode “Sawah Pokok Murah” dengan menekan biaya produksi hingga ke angka sangat minimalis.

“Peta jalan jadi lumbung beras dunia ini, mesti didukung riset berkelanjutan terhadap berbagai inovasi yang telah sukses dilakukan petani,” tegas Alex.

“Kita semua harus terus berkolaborasi, baik pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi. Kami di DPR tentu akan mendukungnya secara penuh,” tutup Alex.

Komentar