LIPUTAN.CO.ID, Mataram – Mendorong penguatan kerja sama luar negeri berbasis potensi daerah, Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau BKSP DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa (20/5/2025).
Raker tersebut mengangkat tema “Fasilitasi Potensi Pemerintah Daerah dalam Rangka Penguatan Kerja Sama Luar Negeri”, sebagai forum strategis untuk menjembatani kebutuhan dan potensi daerah dengan peluang internasional yang terus berkembang.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, didampingi oleh tiga Wakil Ketua: Darmansyah Husein (Kepulauan Bangka Belitung), Mirah Midadan Fahmid (NTB), dan Lis Tabuni (Papua Tengah).
Pemerintah Provinsi NTB menyambut kehadiran delegasi DPD RI. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur NTB yang baru dilantik, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyatakan pentingnya dukungan DPD RI untuk menjembatani kepentingan NTB dengan Pemerintah Pusat dan komunitas internasional.
“NTB memiliki potensi besar untuk tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga dunia. Kami berharap keberadaan DPD RI dapat memperkuat posisi kami dalam mendatangkan investasi dan memperluas kerja sama luar negeri,” kata Indah Dhamayanti Putri.
Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi NTB tengah berupaya keras mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 hingga 7,4% pada tahun 2025–2029 dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 23,3%.
Sedangkan Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang baru.
Dijelaskannya, Raker ini merupakan langkah awal penting dalam membangun narasi pembangunan daerah yang kuat untuk ditawarkan kepada mitra-mitra strategis luar negeri, baik melalui forum bilateral maupun multilateral.
BKSP DPD RI tahun ini juga tengah mempersiapkan penyelenggaraan Forum Sinergitas Kerja Sama BKSP DPD RI dengan Perwakilan Negara Sahabat dan Stakeholders Terkait, sebagai panggung diplomasi daerah untuk mempresentasikan peluang dan potensi strategis NTB kepada dunia internasional. Potensi NTB yang akan ditonjolkan meliputi sektor pariwisata, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kelautan, industri halal, serta ekonomi kreatif.
“Kerja sama luar negeri bukan sekadar pelengkap, tapi kebutuhan strategis. Diplomasi daerah yang aktif akan membuka peluang kerja, investasi, dan memperluas konektivitas global NTB,” tegas Gusti Farid.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi, dalam paparannya menampilkan gambaran umum potensi unggulan daerah, yang antara lain mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan energi. Ia juga menekankan posisi strategis NTB yang berada di jalur ALKI II (Selat Lombok), yang sedang dikembangkan sebagai jalur perdagangan internasional alternatif, membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Namun demikian, Iswandi juga memaparkan sembilan tantangan utama dalam pengembangan kerja sama luar negeri di NTB, antara lain kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, kepastian hukum, kesiapan regulasi, serta rendahnya promosi internasional dan data investasi yang komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BKSP, Darmansyah Husein, menekankan pentingnya fasilitasi strategis melalui forum sinergitas antar pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.
“Kegiatan seperti ini memastikan kerja sama dengan pihak luar negeri tidak bersifat sporadis, tetapi terarah dan berdampak,” ujarnya.
Wakil Ketua BKSP lainnya, Mirah Midadan Fahmid, mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya dengan daerah-daerah yang memiliki potensi spesifik seperti NTB. Negara-negara tersebut antara lain Republik Ceko (energi terbarukan), Turki, Mesir, Afrika Selatan dan Tunisia (pendidikan), serta Singapura, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Belarusia (teknologi, pariwisata, pertanian modern, dan kelautan).
Sebagai penutup, BKSP DPD RI menyatakan komitmennya untuk terus menjadi jembatan strategis bagi daerah dalam mendorong kemitraan luar negeri yang konkret, inklusif, dan berkelanjutan.
Rapat kerja ditutup dengan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama, menandai semangat sinergi antara pemerintah daerah dan parlemen dalam menghadirkan NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia.
Komentar