LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya menyambut baik setiap inisiatif penulisan ulang sejarah Indonesia, asalkan dilakukan dengan menjunjung tinggi data dan fakta yang autentik.
Pernyataan itu disampaikan Muzani saat menanggapi gagasan anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, mengenai pentingnya pelurusan narasi sejarah nasional, khususnya yang berkaitan dengan tragedi 1965 yang hingga kini dinilai masih menyimpan banyak kebingungan dan versi yang bertentangan.
“Upaya penulisan ulang sejarah, menurut kami, adalah langkah yang positif. Apalagi jika hasilnya bisa menjadi rujukan bagi generasi muda dalam memahami sejarah bangsanya secara utuh dan mendalam,” ujar Muzani di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa proses penulisan sejarah harus dilakukan secara transparan dan akurat, tanpa ditunggangi kepentingan tertentu. Menurutnya, kebenaran sejarah tidak bersifat mutlak, tetapi harus dibangun dari kejujuran dalam menyajikan fakta.
“Sejarah memang tidak pernah final, tapi seharusnya ditulis berdasarkan data yang apa adanya. Biarkan publik dan generasi mendatang yang menilai secara objektif,” lanjutnya.
Terkait peristiwa 1965, Muzani menegaskan bahwa Gerindra mendukung penuh pelurusan sejarah yang telah lama diperdebatkan tersebut, termasuk peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya.
“Jangan ada bagian dari sejarah bangsa ini yang dikaburkan. Semua peristiwa penting harus ditulis secara jujur dan terbuka,” tegasnya.
Sebelumnya, Yasonna Laoly menyinggung proyek penulisan ulang sejarah yang digagas Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Ia menggarisbawahi bahwa narasi yang berkembang tentang peristiwa G30S/PKI selama ini tidak sejalan dengan berbagai temuan terbaru, termasuk dokumen-dokumen yang telah dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat pasca-Orde Baru.
“Setelah era reformasi, kita melihat banyak temuan baru yang berbeda dengan versi sejarah yang dulu diajarkan. Ada data dari luar negeri yang membantah narasi lama tentang tragedi 1965,” kata Yasonna.
Meski begitu, Yasonna memastikan bahwa revisi sejarah tidak bertujuan untuk menurunkan citra tokoh-tokoh penting bangsa. Ia menegaskan bahwa nama Presiden Soekarno telah direhabilitasi secara resmi dan tak terbukti terlibat dalam gerakan komunis.
Dengan semangat keterbukaan dan tanggung jawab terhadap kebenaran sejarah, sejumlah pihak kini mendorong agar penulisan ulang sejarah dilakukan secara serius dan melibatkan para sejarawan independen, akademisi, dan institusi riset yang kredibel.
Komentar