LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyambut baik sikap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang menyatakan pekerjaan yang baik dimulai dari gagasan yang baik, dengan perencanaan yang, dan hati yang baik.
Hal tersebut dikatakan Ahmad Nawardi kepada wartawan, di sela-sela Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/ BPPN Rachmat Pambudy, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Saat rapat tadi, Menteri PPN/ Bappenas sampaikan bahwa pekerjaan yang dimulai dari gagasan yang baik. Dan pekerjaan yang baik dimulai dengan perencanaan dan hati yang baik pula,” ungkap Nawardi.
Berdasarkan kepada semua hal yang baik tersebut, lanjut Nawardi, masih mengutip penjelasan Menteri PPN/ Bappenas, saat ini tengah dibahas perencanaan program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Ketahanan Pangan.
“Karena Komite IV menyadari bahwa sebuah perencanaan itu sangat penting, maka dalam rapat kami serius minta Kementerian PPN/ Bappenas mengadopsi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang sudah diserahkan Pemerintahan Provinsi ke Kementerian PPN/ Bappenas,” ungkap Nawardi.
Senator Indonesia asal Provinsi Jawa Timur itu berharap Menteri PPN/ Bappenas serius mengadopsi hasil Musrenbang tingkat provinsi itu. “Sudah 28 provinsi yang menyerahkan hasil Musrenbangnya. Bagaimana Pemerintah Pusat menyikapi Musrenbang Provinsi hingga dibawa ke Musrenbang Nasional pada Juni nanti?” tanya Nawardi.
Selain program MBG, Komite IV juga menyinggung perihal penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. “Bagaimana nantinya penyelenggaraan otonomi daerah. Jangan karena program MBG dan Sekolah Rakyat, otonomi daerah semakin dipersempit,” tegasnya.
Meski demikian, dia mengapresiasi perencanaan Kementerian PPN/ Bappenas karena sangat komprehensif dan detail. Kalau semua dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga teknis terkait, maka hasilnya juga akan bagus.
Investor Kopdes Merah Putih
Lebih lanjut, Nawardi juga menyinggung soal investasi untuk Koperasi Desa Merah Putih. Sebab Kopdes ini disiapkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun 2028 nanti.
“Namun Komite IV berpandangan investasinya harus dengan cara gotong royong dan rakyat juga harus ikut sebagai investor,” usulnya.
Dia juga mengingatkan tidak semua daerah layak untuk mendirikan Kopdes Merah Putih. Bagi daerah yang dinilai layak, Nawardi menawarkan minimal harus ada 1 koperasi untuk 10 desa.
“Kalau 1 koperasi untuk satu desa, maka kepentingan politik praktisnya sangat tinggi. Tapi kalau 1 koperasi untuk untuk 10 desa akan sulit diintervensi kepentingan politik,” tegasnya.
Terakhir, Nawardi juga menyarankan pembentukan koperasi juga harus bertahap dan sangat tergantung dari kesiapan minimal 10 desa. Sedangkan keikutserraan APBN di Kopdes Merah Putih hanya bersifat stimulus, bisa dalam bentuk dana atau pelatihan.
Komentar