LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan kebangkitan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih, merupakan elemen kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, koperasi harus menjadi lembaga utama yang menopang berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
“Kita tidak menganut ekonomi sosialis atau liberal, melainkan ekonomi kekeluargaan. Maka, koperasi adalah jawabannya, sesuai konstitusi kita, UUD 1945,” kata Herman, dalam Forum Legislasi bertajuk ‘RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Ditegaskannya, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga wadah sosial yang mampu menggerakkan potensi desa sama halnya dengan peran koperasi unit desa (KUD) pada era Orde Baru yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Meski pernah mengalami kegagalan pada era reformasi, hal itu kata Herman, seharusnya menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menolak gagasan besar koperasi saat ini. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya peran koperasi dalam program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima.
Dijelaskannya, program MBG diproyeksikan butuh 30.000 dapur umum dengan kebutuhan logistik harian yang sangat besar, seperti 82,9 juta butir telur dan ribuan ton beras.
Guna memenuhi kebutuhan itu secara berkeadilan dan merata, diperlukan lembaga lokal seperti koperasi yang dapat menjadi mata rantai pendek antara petani dan konsumen akhir.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, program MBG justru akan dimanfaatkan konglomerat. Maka, koperasi desa harus jadi motor yang menyuplai kebutuhan ini,” tegasnya.
Koperasi desa, lanjutnya, tidak hanya bisa berperan dalam distribusi pangan, tetapi juga berpotensi mengelola berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, kehutanan, hingga energi dan infrastruktur.
“Kalau di desa itu sawit, bisa dikembangkan pabrik kelapa sawit mini. Kalau basisnya perikanan, koperasi bisa kelola produksi tangkap dan budidaya. Kalau hortikultura, bisa dikembangkan seperti di Lembang. Semua tergantung potensi desa masing-masing,” ungkapnya.
Dengan modal antara Rp3–5 miliar per koperasi desa, menurutnya, roda ekonomi desa akan berputar lebih cepat.
Lebih jauh, ia juga menyoroti aspek sosial dari keberadaan koperasi desa, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan. Ia berharap ke depan, pemuda-pemudi berbakat tidak lagi harus hijrah ke kota demi mencari pekerjaan.
“Kalau ekonomi desa menggeliat, anak-anak muda bisa tinggal dan membangun desa. Ini juga akan menahan laju urbanisasi dan memunculkan inisiatif-inisiatif ekonomi baru berbasis potensi lokal,” imbuh Herman.
Terakhir, Herman meminta publik dan pemangku kepentingan tidak apatis atau terburu-buru menghakimi keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan, sebagai program baru dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gagasan ini butuh waktu, konsolidasi, dan dukungan lintas sektor.
“Program ini punya potensi luar biasa. Jangan cepat menilai gagal. Kalau berhasil, ini akan menjadi kesuksesan bersama dalam membangun ekonomi nasional dari desa,” pungkasnya.
Komentar