LIPUTAN.CO.ID, Samarinda – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya desa di Kalimantan Timur yang belum terjangkau layanan dasar dari Negara melalui badan usaha milik negara atau BUMN, seperti PT (Persero) PLN dan PT (Persero) Telekomunikasi.
Hal tersebut dikatakan Eko Hendro Purnomo, di sela-sela kunjungan kerja (Kunker) Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur, Rabu (19/6/2025).
“Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN,” kata Eko Hendro Purnomo.
Dikatakannya, masih ada 109 desa di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Selain itu, titik blank spot sinyal juga menjadi persoalan serius.
“Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak daerah juga mengalami blank spot dalam hal jaringan internet dan telekomunikasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI pun mengundang para BUMN terkait, seperti PLN dan Telkom, untuk hadir langsung dan memberikan respons cepat terhadap persoalan tersebut.
“Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini, tapi di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal. Ini ironis,” tegasnya.
Eko Patrio panggilan beken Eko Hendro Purnomo menambahkan, Komisi VI siap mendukung secara politik maupun anggaran agar persoalan ini bisa segera dituntaskan.
“Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung,” imbuhnya.
Komentar