LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk mendukung dan memperhatikan industri manufaktur di Indonesia. Alasannya, sektor ini dinilai sangat berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional. Neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor manufaktur ini.
“Produk industri manufaktur ini banyak diekspor ke negara lain. Karena itu, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan juga oleh nilai besaran ekspor kita ke luar. Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” kata Saleh Daulay, Kamis (5/6/2025).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa industri manufaktur menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Ada pekerja yang langsung, ada juga pekerja yang merupakan bagian dari multi effect dari jaring distribusi produk yang ada.
“Artinya, sektor industri manufaktur ini jelas sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat,” kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.
Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua Komisi bidang pertumbuhan ekonomi, industri dan UMKM ini sekali lagi minta pemerintah untuk mendukung upaya sektor industri manufaktur untuk tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu
melanjutkan, dalam beberapa hari belakangan ini, pihaknya mendapatkan informasi ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Katakanlah, misalnya, industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lain.
“Kalau industri pulp dan kertas, mereka kesulitan mendapatkan garam industri. Katanya, ada aturan baru dari pemerintah yang akan membatasi impor bahan baku penolong utama tersebut. Kalau bahan baku penolong utama itu dibatasi, tentu akan mengurangi produksi mereka. Dan itu berimplikasi terhadap banyak hal, termasuk pada neraca perdagangan dan lapangan pekerjaan di Indonesia,” ujarnya.
“Kalau industri keramik, katanya, kesulitan dalam pemanfaatan penyaluran gas bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kuota yang diberikan oleh PGN rendah. Bahkan, kuota tersebut ditentukan di akhir bulan setelah pemakaian, bukan di awal sebelum dimanfaatkan. Ini dinilai tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian,” ungkapnya.
Karena peran industri manufaktur ini sangat penting, pemerintah dia minta untuk merapikan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Pihak swasta harus didukung penuh. Sebab, mereka juga berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia.
“Kita berharap jangan ada kebijakan pemerintah yang mempersulit dunia usaha. Justru sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan sehingga investasi di Indonesia semakin baik dan meningkat,” pungkasnya.
Komentar