LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Penempatan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia ke berbagai negara tak boleh sekadar menjadi ajang bagi-bagi kursi politik.
Hal ini merupakan amanah strategis yang menuntut kompetensi tinggi, kapasitas diplomasi, dan kemampuan negosiasi global. Karena itu, DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hanya figur yang layak dan mumpuni yang dapat mewakili Indonesia di kancah internasional.
Penegasan ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Dubes Baru, Harapan Baru: Upaya Maksimalkan Diplomasi RI”, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/7/2025).
Menurut Teuku, proses fit and proper test yang dilakukan Komisi I DPR RI bukan sekadar tahapan administratif, melainkan langkah konstitusional yang penting untuk memastikan Indonesia mengirimkan sosok terbaik sebagai duta bangsa.
“DPR RI itu representasi semua elemen masyarakat—dari dunia usaha, budaya, TNI-Polri, sampai akademisi. Maka, setiap pertanyaan yang diajukan saat uji kelayakan dan kepatutan mencerminkan kepentingan rakyat Indonesia secara luas,” ujar Teuku.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran dubes saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Mereka dituntut untuk memahami hukum internasional, menguasai isu perdagangan global, menjalin komunikasi lintas sektor—baik dengan pejabat pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil—dan mempromosikan citra positif Indonesia di negara tujuan.
Mengenai polemik antara dubes dari jalur karier dan non-karier, Teuku menyatakan bahwa kualitas dan kemampuan personal adalah yang utama.
“Mau dari jalur karier atau non-karier, kalau tak punya kemampuan diplomasi internasional, sulit menjalankan tugasnya. Seorang dubes itu harus adaptif, bisa negosiasi, paham budaya asing, dan tahan tekanan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekosongan posisi dubes di suatu negara bisa berdampak pada persepsi publik internasional.
“Kalau terlalu lama kosong, muncul kesan bahwa Indonesia tak punya SDM mumpuni. Padahal, kita punya lebih dari 280 juta penduduk,” sindirnya tajam.
Teuku turut menekankan pentingnya menguatkan peran BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI dalam second track diplomacy. Menurutnya, Indonesia perlu lebih aktif menjalin dialog antar parlemen untuk memperkuat diplomasi luar negeri.
“Dubes itu bukan hanya hadir di acara resmi. Ia harus punya akses ke informasi penting, membangun relasi lintas sektor, dan membawa nama baik Indonesia ke panggung dunia,” pungkasnya.
Komentar