LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan duka atas tragedi terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, hingga tiga orang meninggal dunia.
Ketua DPR RI meminta, kecelakaan KMP Barcelona 5 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi keselamatan transportasi laut.
Selain itu, Puan juga mendorong Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola transportasi yang mengutamakan keselamatan penumpang.
“Kami pimpinan dan anggota DPR turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi terhadap korban KMP Barcelona 5, di Perairan Talise,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
Diketahui, kebakaran hebat melanda KMP Barcelona 5 saat berlayar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7/2025). Insiden ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia, dua lainnya masih dalam pencarian, dan 500 penumpang mengalami situasi darurat.
Diketahui, peristiwa tersebut membuat 295 orang, yaitu 280 penumpang dan 15 awak kapal panik dan berhamburan menyelamatkan diri ke laut.
Belakangan, data manifest penumpang disebut berbeda dengan korban yang dievakuasi. Di mana manifest penumpang terdata 280 orang namun saat proses evakuasi korban KMP Barcelona 5 tercatat 580 orang, sebagaimana laporan Basarnas.
Insiden KMP Barcelona 5 itu tak berselang lama usai tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada awal Juli lalu.
Atas kejadian yang terus berulang, Puan mengingatkan kembali seluruh stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi laut.
“Peristiwa berulang tersebut menjadi peringatan terhadap lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Maka insiden KMP Barcelona 5 harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut,” ujarnya.
Puan berharap Pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, melakukan audit keselamatan menyeluruh dan mengungkap penyebab kebakaran di KMP Barcelona 5.
“Harus bisa diketahui mengapa sistem deteksi dini gagal? Ke depan pengawasan oleh otoritas pelabuhan juga harus lebih diperketat,” pinta Puan.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu mengingatkan, keselamatan dalam transportasi publik adalah hak dasar warga negara. Puan menyoroti pentingnya Pemerintah memastikan warga yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk memperoleh fasilitas terbaik, khususnya warga yang tinggal di daerah kepulauan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“DPR melalui komisi terkait akan mengawal dan mengawasi audit nasional terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang saat ini beroperasi,” ungkapnya.
Puan juga menilai, Pemerintah harus memastikan bahwa proses investigasi insiden KMP Barcelona 5 dilakukan secara transparan dan akuntabel. Serta memastikan bahwa perbaikan sistem transportasi laut dilakukan nyata.
“Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia menjadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang bukan sekadar alat transportasi, tapi menjadi ruang hidup ribuan orang setiap harinya. Dan ruang hidup itu harus dijamin aman oleh negara,” pungkas Puan.
Komentar