LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa duta besar Indonesia tak cukup hanya piawai menghadiri acara kenegaraan atau menjalankan protokol diplomatik.
Mereka harus membawa misi besar: membuka pasar global bagi produk desa dan menjadi garda terdepan perlindungan WNI, terutama di negara-negara yang rawan konflik.
Dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Dubes Baru, Harapan Baru: Upaya Maksimalkan Diplomasi RI” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025), Syahrul menekankan pentingnya mengubah wajah diplomasi Indonesia menjadi lebih membumi dan berdampak langsung pada rakyat.
“Saya menitipkan pesan agar para dubes turut memasarkan produk pertanian dan perkebunan rakyat. Daun-daun herbal yang tumbuh di desa kita sudah masuk pasar global. Itu bukan produk korporasi, tapi hasil kerja masyarakat kecil. Para dubes harus aktif membuka akses dan membawa misi ekonomi berbasis desa,” katanya.
Menurut legislator asal Riau ini, kekayaan alam Indonesia yang dahulu jadi incaran penjajah, seperti rempah-rempah, kini justru bisa menjadi senjata diplomasi baru. Ia mendorong agar para dubes memanfaatkan potensi itu untuk menegosiasikan kepentingan nasional.
Syahrul juga menyinggung dinamika hubungan luar negeri Indonesia dengan negara besar seperti Amerika Serikat, yang kerap berubah haluan tergantung pemimpin yang berkuasa.
“Kita tidak boleh terjebak dalam ketergantungan. Indonesia harus membangun posisi tawar yang mandiri dan strategis. Saya percaya Presiden Prabowo memahami pentingnya diplomasi jangka panjang,” ujarnya.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang membentuk batalyon ketahanan pangan. Menurutnya, kekuatan bangsa ditentukan oleh kemampuannya mencukupi kebutuhan sendiri, termasuk pangan.
“Bangsa yang mampu memproduksi apa yang dikonsumsi negara lain adalah bangsa yang berdaulat,” tambahnya.
Dalam hal perlindungan WNI, Syahrul menyampaikan keprihatinan atas penarikan diplomat Indonesia dari Lebanon, negara yang saat ini masuk dalam kawasan berisiko tinggi.
“Jangan jadikan penempatan dubes sebagai tugas administratif semata. Dubes yang ditugaskan ke zona konflik harus punya ketahanan mental dan kesiapan psikologis. Kalau mereka sendiri tidak kuat, bagaimana bisa melindungi WNI?” tandasnya.
Komentar