Saleh Daulay: LKBN ANTARA ini Bagus, Kenapa Kesejahteraan Karyawan Dipotong?

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan mengurangi hak-hak karyawan, tapi dengan cara tidak menambah pegawai baru saat terjadi pensiun.

“Kalau kekurangan anggaran, lakukan efisiensi dengan cara lain. Misalnya, ketika ada 100 orang pensiun dari 900, ya tahan dulu. Jadi cukup 800, jangan ditambah 100 lagi. Itu lebih elegan daripada menghilangkan hak jaminan sosial,” kata Saleh Daulay.

Hal itu disampaikan Saleh Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama LPP RRI, Direktur Utama LPP TVRI, dan Direktur Utama LKBN ANTARA, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Dikatakannya, Komisi VII DPR RI prihatin atas dugaan penghilangan jaminan sosial bagi para karyawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

Dalam rapat, Saleh juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan efisiensi yang dinilai justru mengorbankan kesejahteraan karyawan.

Menurutnya, jaminan sosial seperti penggantian biaya berobat yang sebelumnya menjadi hak karyawan, kini tidak lagi dijamin secara layak.

“Jadi ada persoalan jaminan sosial di ANTARA ini. Dulu kalau sakit, biasanya bisa reimburse. Sekarang, kabarnya karyawan harus bayar sendiri dulu dan belum tentu diganti. Ini kan mengkhawatirkan,” tegas Saleh.

Ketua DPP PAN itu khawatir, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar lembaga negara yang seharusnya menjamin kesejahteraan para pegawainya. Terlebih, Saleh menilai LKBN ANTARA justru menunjukkan kinerja yang cukup baik dibandingkan dua lembaga penyiaran publik lainnya.

“Kalau saya lihat dari paparan, ANTARA ini lembaga yang bagus, Pak. Bapak dapat dana, kinerjanya mantap. Tapi kenapa justru kesejahteraan karyawan yang dipotong?” ujar Saleh kepada Dirut LKBN ANTARA.

Saleh pun meminta agar pihak manajemen LKBN ANTARA melakukan evaluasi internal secara menyeluruh serta mendiskusikan kembali kebijakan yang dinilai merugikan pegawai tersebut.

“Ini nanti tolong dibahas, jangan sampai orang yang sudah bekerja tidak merasa bahagia. Kalau pegawai tidak happy, maka kinerja lembaga juga akan terdampak,” pungkasnya.

Komentar