LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai banyaknya masalah bangsa Indonesia dari waktu ke waktu karena menyerahkan satu definisi atau semua soal hanya kepada satu orang yang namanya presiden.
Hal tersebut dikatakan Margarito Kamis saat menjadi narasumber dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertajuk “Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) Bentuk Hukum dan Subtansi”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
“Kesalahan kita adalah menyerahkan semua urusan bangsa dan negara ini kepada satu orang presiden. Ia kalau seseorang itu baik. Kalau bermasalah, makin banyak masalah bangsa ini,” kata Margarito.
Padahal, lanjutnya, dalam sejarahnya bangsa Indonesia dibangun secara bersama dan dipertanggung jawabkan pula secara bersama yang lebih dikenal dengan gotong royong.
Terkait dengan azas kebersamaan dan gotong royong tersebut, Margarito Kamis mengambil contoh saat MPR RI dipimpin oleh politikus PDI Perjuangan Taufiq Kiemas.
“Ketika Ketua MPR RI Saat Taufiq Kiemas, ada forum konsultasi pimpinan lembaga negara yang juga mengikutsertakan presiden. Ini perlu dilanjutkan oleh Ketua MPR RI sekarang,” ungkapnya.
Ketika itu menurut Margarito, secara periodik dilakukan pertemuan mendiskusikan banyak hal yang dihadiri antara lain oleh Presiden RI, Ketua MPR RI DPR RI dan DPD RI dan secara bergantian menjadi rumah.
“Jangan terlalu berharap banyak kepada DPR RI, karena di DPR itu cuma becakap-cakap saja tanpa ada kewenangan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara,” pungkasnya.
Komentar