LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya kehadiran negara di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kebijakan sekolah gratis.
Ia mendorong agar pemerintah mulai mengimplementasikan program sekolah tanpa biaya di seluruh wilayah 3T secara bertahap mulai tahun 2026.
“Iya mestinya tahun 2026 dipersiapkan untuk seluruh sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah dasar dan menengah di seluruh 3T. Harapan kami begitu,” ujar Esti saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
Esti menjelaskan bahwa estimasi anggaran untuk merealisasikan sekolah gratis tersebut mencapai Rp180 triliun.
Namun menurutnya, angka tersebut masih dalam batas kemampuan keuangan negara, asalkan dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
“Kami memang di dasarnya sudah menghitung kira-kira dibutuhkan Rp180 triliun, dan saya kira kalau kita berhitung itu insyaallah kita mampu, tetapi bertahap,” jelas Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Esti memberikan catatan penting bagi pemerintah agar program ini tidak sekadar formalitas.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sekolah gratis di 3T sangat bergantung pada kesejahteraan guru yang mengabdi di wilayah terpencil.
“Di sana itu gurunya harus sejahtera, anak-anak kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan bermutu,” tegas Esti.
Ia mencontohkan kondisi pendidikan di Sumba Barat Daya, salah satu wilayah yang tergolong 3T. Di sana, fasilitas pendidikan sangat terbatas dan 27 persen warganya masuk kategori miskin.
“Artinya titik-titik seperti itulah yang mestinya dipikirkan pertama kali. 3T yang angka kemiskinannya tinggi, kemudian rata-rata lama sekolahnya rendah itu prioritas pertama, tinggal dihitung saja, begitu mas,” ujarnya.
Esti juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperluas kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu.
Dengan payung hukum tersebut, Esti menilai sudah waktunya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata melalui alokasi anggaran yang adil dan menyentuh wilayah yang selama ini terpinggirkan.
“Pendidikan gratis yang bermutu adalah bukti negara hadir. Dan 3T adalah tempat pertama negara harus hadir,” tutup Esti.
Komentar