LIPUTAN.CO.ID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dimulai dari tercapainya swasembada beras.
Menurutnya, jika Indonesia masih mengimpor beras untuk konsumsi, maka target swasembada dapat dinilai gagal.
“Swasembada beras berarti kita tak lagi mengimpor untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kalau masih ada impor dengan alasan apapun, artinya target swasembada gagal,” ujar Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dikutip, Jumat (22/8/2025).
Rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani itu membahas isu aktual terkait beras dan distribusi pangan nasional.
Dalam forum tersebut, Alex mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan regulasi yang mendukung swasembada beras, termasuk memperbaiki sistem penyerapan dan distribusi secara rapi dan terencana.
Salah satu sorotan Alex adalah regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang menurutnya sudah tidak relevan dengan kondisi biaya produksi saat ini. Ia mengkritik adanya potensi sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.
“Pemerintah harus menghargai pelaku usaha yang bersedia membeli gabah kering panen Rp6.500 per kg. Tapi jangan juga dijerat karena menjual beras di atas HET Rp12.000. Ini tidak adil,” tegasnya.
Alex menyebut regulasi HET saat ini tidak mencerminkan realitas lapangan karena tidak memperhitungkan seluruh biaya produksi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi bumerang bagi stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.
“Masalah HET ini prioritas untuk segera dibereskan. Ini bagian dari sistem peringatan dini. Kalau harga melebihi HET, artinya pemerintah harus segera intervensi pasar dengan cadangan beras,” tambah Alex.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki cadangan beras hingga 4 juta ton, dan itu harus digunakan secara tepat waktu agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat maupun pedagang.
“Kalau digunakan dengan strategi yang tepat, masyarakat tidak akan menjerit, dan pedagang juga tidak rugi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Alex menegaskan bahwa kebijakan harga gabah dan beras harus bertujuan utama untuk menyejahterakan petani, tanpa memberatkan pelaku usaha, terutama pengusaha kecil yang masih memiliki struktur biaya tinggi.
Komentar