oleh: M. Azis Tunny
Di jantung Jawa Tengah, lereng Gunung Muria, Kabupaten Pati menyimpan DNA perlawanan yang mengalir dari abad ke-17 hingga gelombang demokrasi abad ke-21.
Sejarah Pati adalah mozaik panjang perlawanan. Tanah ini tak pernah tunduk pada kesewenang-wenangan kekuasaan. Dari tombak Adipati Pragola melawan Mataram, perang melawan penjajahan kolonial, hingga gelombang aksi massa 2025 mengepung Kantor Bupati Sudewo.
Di setiap babak sejarah, Pati membuktikan satu kebenaran abadi. Kedaulatan rakyat adalah kekuatan tertinggi yang mampu menggulingkan arogansi penguasa.
Di sini, rakyat memahami satu hukum tak tertulis. Ketika penguasa lupa diri, rakyatlah yang akan mengingatkannya dengan tombak, hingga spanduk.
Api perlawanan Pati mulai membara sejak zaman Kerajaan Mataram. Tahun 1600, sebagaimana catatan HJ. de Graaf, sejarawan Belanda yang dikenal sebagai Bapak Sejarah Jawa, Adipati Pragola I mengangkat senjata melawan Panembahan Senopati.
Penyebabnya sederhana, yakni harga diri. Ketika Mataram memaksa mengambil kakaknya, Retno Dumilah, sebagai selir, Pragola membalasnya dengan perang tanding selama tiga hari hingga akhirnya terbunuh setelah tombak Senopati mengenai dadanya.
Dua puluh tujuh tahun kemudian, cucunya, Adipati Pragola II, mengulangi perlawanan yang sama. Di hadapan Sultan Agung yang berkuasa di seantero Jawa, ia tegas menyatakan, Pati dan Mataram setara, dan menolak tunduk pada perintah Sultan Agung.
Pragola II menolak menghadiri Pisowanan Agung, ritual yang mengharuskan semua wilayah di bawah kekuasaan Mataram hadir. Penolakan ini berujung pertempuran berdarah. Pragola II gugur pada 4 Oktober 1627, tetapi semangatnya tetap hidup, bahwa otonomi lebih berharga daripada hidup dalam ketundukan.
Abad 21, ketika memasuki babak baru demokrasi, sejarah Pati kembali membara. Pada Agustus 2025, raungan rakyat kembali bergema. Kali ini, bukan tombak yang diacungkan, melainkan suara puluhan ribu rakyat.
Bupati Sudewo, seperti para raja Mataram dulu, telah menyulut api dengan kebijakannya yang tidak pro rakyat kecil.
Kebijakan Bupati Sudewo yang menuai protes yakni menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di tengah pemulihan ekonomi, tanpa dialog publik. Kebijakan Sudewo yang menjadi polemik lainnya adalah regrouping sekolah & PHK Guru Honorer.
Kebijakan lima hari sekolah dan penggabungan sekolah ini mengancam penghidupan guru honorer. Kebijakan lain yang diprotes yakni efisiensi RSUD Soewondo dan PHK karyawan lama tanpa pesangon, namun diikuti rekrutmen karyawan baru.
Amarah rakyat tersulut akibat arogansi yang dipicu tantangan Bupati terhadap ancaman aksi massa. “Siapa yang akan menolak? Saya tunggu! Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 pun silahkan. Saya tak gentar.
Keputusan tak berubah!” Pernyataan ini menjadi katalisator gelombang perlawanan rakyat. Ucapannya dianggap pelecehan terhadap rakyat, mirip sikap Mataram yang memandang rendah otonomi Pati.
Tantangan itu dijawab dengan gemuruh amarah. Pada 13 Agustus 2025, lebih dari 60.000 warga membanjiri kantor bupati. Mereka bukan hanya dari Pati, tapi dari desa-desa yang selama ini diam; petani, guru, perawat, buruh, pedagang, tukang ojek. Di depan gedung megah bupati, mereka mengingatkan satu prinsip, “Kedaulatan ada di tangan tuannya, yakni rakyat.”
Ketika Sudewo muncul, permintaan maafnya ditolak. Botol dan sandal beterbangan sebagai respon dan simbol penghinaan terhadap arogansi penguasa. Rakyat tak lagi mau negosiasi. “Mundur dengan legowo, atau kami turunkan paksa!”
Sejarah berulang dengan wajah baru. Jika dulu elite Pati mendukung Adipati Pragola, kini DPRD Pati memihak pada aspirasi rakyat. Hak Angket disepakati, Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan dibentuk.
Mekanisme demokrasi ini menjadi senjata sistematis melawan tirani lokal. Inilah warisan perlawanan Pati. Dari Mataram hingga reformasi, rakyat Pati tak pernah takut pada penguasa lalim.
Dari Pragola hingga Sudewo, Pati mengajari satu pelajaran, kekuasaan yang lalim selalu tumbang oleh kesadaran kolektif rakyat. Bedanya, jika di abad ke-17 perlawanan berakhir dengan kekalahan fisik, di era demokrasi, rakyat punya senjata baru yakni kedaulatan hukum dan kebersamaan massa.
Hari ini, di balik tembok kantor bupati, gema teriakan rakyat terus menggema. Mereka tak hanya menuntut Sudewo mundur; mereka mengukir ulang makna kekuasaan. Di Pati, penguasa boleh berganti, tetapi rakyat tetap satu, tuan di atas tanahnya sendiri.
Pati adalah cermin bagi seluruh negeri, di mana arogansi berkuasa muncul, di situ perlawanan akan lahir. Dari Pragola yang gugur demi harga diri kadipaten, hingga petani dan pedagang kecil yang melempar botol dan sandal ke bupati, semuanya bersatu dalam satu keyakinan.
Pati adalah bukti nyata bahwa “kekuasaan ada di tangan rakyat”. Perlawanan Adipati Pragola terhadap Mataram dan gerakan people power 2025 memiliki benang merah, yakni penolakan terhadap penguasa yang mengabaikan martabat dan kedaulatan rakyat.
Jika abad ke-17 tombak Adipati Pragola dikalahkan oleh tipu daya politik Mataram, di era demokrasi, lemparan sandal warga Pati menjadi simbol interupsi dan koreksi kekuasaan yang lebih dahsyat dari senjata apa pun.
Bupati Sudewo kini menghadapi dua jalan; mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa. Sejarah Pati telah membuktikan, di hadapan rakyat yang bersatu, arogansi penguasa hanyalah buih. Pada akhirnya nasib Sudewo seperti pepatah Belanda, “Hoogmoed komt voor de val”. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. (AT)
Komentar