LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk segera memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), guna mengurangi ketergantungan terhadap keterlibatan TNI dan Polri.
Menurut Alex, saat ini terdapat sekitar 80.000 koperasi Merah Putih yang telah diresmikan Presiden. Namun, dalam pelaksanaan program beras SPHP, baru ratusan koperasi yang dilibatkan oleh Perum Bulog.
“Bapak Presiden sudah meresmikan 80.000 Koperasi Merah Putih. Tapi, Dirut Bulog bilang baru ratusan yang terlibat dalam SPHP. Nah, untuk apa ada sebanyak itu kalau tidak dimanfaatkan?” kata Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung DPR, yang dikutip, Jumat (22/8/2025).
Raker tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran.
Alex menilai, keterlibatan TNI dan Polri dalam penyaluran beras SPHP memang dapat mempercepat distribusi dan menekan gejolak harga. Namun, hal ini turut menambah biaya overhead di institusi tersebut, terutama untuk mobilisasi beras dari gudang Bulog ke titik distribusi.
“Ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan dalam urusan teknis seperti ini. KMP kan sudah ada dan siap beroperasi,” ujar legislator dari Dapil Sumbar II itu.
Ia meyakini, dengan memaksimalkan jaringan koperasi yang tersebar di seluruh daerah, distribusi beras SPHP akan lebih efisien dan merata, apalagi saat ini stok beras di gudang Bulog tercatat mencapai 4 juta ton.
“Harus ada kreasi, upaya ekstra. Koperasi Merah Putih siap diberdayakan. Institusi lain sudah banyak berkorban,” tegas Alex.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam pelayanan publik, negara boleh mengalami kerugian demi kepentingan masyarakat luas.
“Yang tidak boleh rugi itu swasta. Negara boleh rugi kalau untuk pelayanan publik,” pungkasnya.
Komentar